kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.035.000   26.000   1,29%
  • USD/IDR 16.450   11,00   0,07%
  • IDX 7.866   64,56   0,83%
  • KOMPAS100 1.100   10,59   0,97%
  • LQ45 795   1,66   0,21%
  • ISSI 269   3,22   1,21%
  • IDX30 412   1,18   0,29%
  • IDXHIDIV20 479   1,50   0,31%
  • IDX80 121   0,39   0,32%
  • IDXV30 133   1,12   0,85%
  • IDXQ30 133   0,61   0,46%

Denda maksimal penerobos busway akan diputuskan


Rabu, 06 November 2013 / 10:15 WIB
Denda maksimal penerobos busway akan diputuskan
ILUSTRASI. Indihome


Sumber: TribunNews.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA.  Beberapa stake holder terkait minggu ini akan berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta berembug kapan pemberlakuan denda maksimal bagi para pelanggar lalu lintas yang menerobos busway dan melawan arus.

"Seluruh stake holder akan kumpul di Balai Kota pada pekan ini. Seperti Dinas Pehubungan yang mewakili Pemda DKI, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono, Rabu (6/11/2013).

Diutarakan Hindarsono, pembahasan tersebut membicarakan pula dua pelanggaran yang dinilai cukup banyak di Jakarta yaitu Lawan Arus dan Penerobosan Busway.

Kemudian akan dibahas pula mengenai masalah teknis yang akan diberlakukan, seperti penindakan dan penentuan dendanya. Untuk penindakan tidak dilakukan perubahan hanya intensitasnya lebih ditingkatkan.

Hindarsono mengatakan penindakan denda maksimal sudah tercantum dalam pasal 287 ayat 1 dan 2 Undang-undang Lalulintas dan angkutan jalan No.22/2009 yang menyebutkan maksimal denda yaitu Rp1 juta untuk kendaraan roda dua dan Rp 500.000 untuk kendaraan roda dua.

Sehingga menurutnya pemberlakuan bisa secepatnya diterapkan dan tidak lagi butuh sosialisasi, karena sudah ada rambu dan di undang-undang juga sudah disebutkan.

"Masyarakat sudah tahu jalur khusus dilarang bagi angkutan umum selain bus transjakarta begitu juga dengan lawan arus. Mekanisme penindakan juga tidak ada perubahan cukup dengan tilang biasa. Namun, untuk besaran denda biasanya hakim di pengadilan yang memutuskan," tutur Hindarsono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×