kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi menunggu jawaban Wapres soal mobil murah


Rabu, 18 September 2013 / 14:51 WIB
Jokowi menunggu jawaban Wapres soal mobil murah
ILUSTRASI. Vivo Y12s


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

\JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memutuskan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait dengan mobil murah. Dia masih menunggu jawaban dari Wakil Presiden Boediono.

"Kemarin kan sudah kirim surat ke Wapres, saya mau tunggu dulu jawabannya apa, baru saya memutuskan apa yang saya lakukan," ujarnya di sela Meeting of the Governors/Majors of the Capitals of ASEAN di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2013) siang.

Jokowi mengatakan, sebenarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC) tersebut dapat dipotong dengan Peraturan Daerah DKI. Namun, dia belum dapat memastikan apakah langkah tersebut yang akan dilakukannya setelah mendapat jawaban dari Wakil Presiden.

"Saya belum kepikiran ke situ. Pokoknya tunggu dulu jawaban Wapres kayak apa," sergahnya.

Jokowi menyampaikan surat terkait mobil murah kepada Wapres Boediono sebab sebelumnya Wapres telah mengeluarkan 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta. Adanya dua kebijakan itu jelas bertolak belakang.

Apabila memang mobil murah ramah lingkungan telah membanjiri Jakarta, Pemprov DKI akan serius untuk menerapkan electronic road pricing (ERP). Melalui penerapan ERP, walaupun warga berbondong-bondong menggunakan mobil murah, mereka akan ditetapkan tarif hingga Rp 100.000 apabila melintasi jantung Kota Jakarta.

Berikut 17 langkah untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang dikeluarkan Wapres:
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilkan busway transjakarta
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum
4. Perbaikan sarana-prasarana jalan
5. Tambah jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bus kecil yang tak efisien
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan rerouting, yakni hanya akan single operation
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ)
12. Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan
13. Batasi kendaraan bermotor
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT
17. Percepat pembangunan KA bandara

(Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×