kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Demokrat ingin pembahasan RUU Ormas berlanjut


Kamis, 18 April 2013 / 15:11 WIB
Demokrat ingin pembahasan RUU Ormas berlanjut
ILUSTRASI. Pesawat Air Asia Thailand terlihat di landasan Bandara Internasional Bangkok Don Muang, Thailand, Rabu (27/10/2021). REUTERS/Athit Perawongmetha


Reporter: Adhitya Himawan |

JAKARTA. Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Nurhayati Assegaf menegaskan bahwa RUU Ormas tetap harus ada. Meski DPR sepakat menunda pengesahan RUU Ormas dalam paripurna yang lalu, ia mengatakan bahwa Partai Demokrat ingin pembahasan RUU Ormas berlanjut.

"Kita harapkan akan segera ada perbaikan terhadap poin-poin yang jadi permasalahan. Namun kita Partai Demokrat tetap menginginkan pembahasan dan pengesahan RUU Ormas terus berlangsung di masa sidang berikutnya," kata Nurhayati, Kamis (18/4).

Nurhayati menekankan pentingnya RUU Ormas untuk menjaga keamanan nasional. "Saat ini banyak sekali Ormas atau LSM muncul begitu saja. Emang Indonesia ini negara apa? Negara hutan rimba? RUU Ormas sangat diperlukan untuk mengatur hal ini supaya keamanan nasional tetap terjaga," tandasnya.

Sayangnya, ketika KONTAN menanyakan tentang ormas dan LSM yang mengancam keamanan nasional, Nurhayati berkelit. "Saya tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Anda bisa cek sendiri. Wartawan itu kan lebih hebat dari intel," pungkas Nurhayati sambil bergegas pergi.

Sebelumnya, RUU Ormas mendapat penolakan dari berbagai pihak. Beberapa organisasi massa hingga LSM yang menyatakan keberatannya antara lain Koalisi Kebebasan Berserikat yg terdiri dari Kontras, Green Peace, Bina Desa,  organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, dan kelompok buruh seperti Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Penolakan yang meluas dari berbagai kelompok ormas dan LSM ini memberi tekanan bagi DPR. Dalam sidang paripurna Jumat kemarin, (12/4), DPR akhirnya urung mengesahkan RUU Ormas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×