Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan penerimaan pajak seret. Sebab, jika realisasinya pajak tahun 2016 jauh dari target, akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai target.
Seperti yang dipresidksi Bank Dunia, bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari perkiraan awal karena kemampuan belanja yang menurun, yang disbeabkan penerimaan negara turun. Padahal, belanja pemerintah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Bahkan Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk lebih banyak mendorong investasi swasta. Sebab, pertumbuhan akan lebih banyak bergantung pada investasi swasta.
Namun, ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, tidak ada jalan lain bagi peemrintah selain mendorong penerimaan pajak. Sejumlah skenario memang terancam tidak berjalan mulus, seperti penyusunan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Tetapi menurutnya masih ada celah, terutama melihat perkembangan terakhir harga komoditas mulai rebound, naik kembali. "Ini akan mendorong ekspor," kata David, Selasa (15/3) ketika dihubungi.
Dalam beberapa bulan di awal 2016 memang, harga komoditas seperti harga minyak dunia terus turun. Bahkan, sempat menyentuh level US$ 30 per barel, dari sebelumnya yang diatas US$ 40 per barrel.
Hal itu yang membuat ancaman datang dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas datang. Selain itu, David sependapat agar pemerintah mendorong realisasi investasi swasta.
Tugas pemerintah tidak hanya cukup berhenti dengan menelurkan paket kebijakan, tetapi memastikan kebijakan itu dilaksanakan. David masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di level 5,3%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
