Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat
Terkait dengan peran komisaris, sebagai wakil pemerintah di perusahaan, Abra menekankan komisaris hendaknya menjalankan tanggung jawab untuk memberikan masukan dan peringatan dalam kerangka evaluasi dan pengembangan BUMN.
Dalam hal ini, pola dan etika komunikasi pun harus dibangun. Jangan sampai, justru ada perdebatan yang kontra produktif yang dipertontonkan kepada publik.
Ancaman Mogok Pekerja Pertamina
Abra juga menyoroti mengenai ancaman mogok pekerja Pertamina. Menurutnya, publik bisa saja melihat kisruh ini sebagai bentuk akumulasi tersumbatnya komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja.
Abra bilang, persoalan ini selayaknya menjadi perhatian serius. Tak hanya bagi manajemen Pertamina tapi juga Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jangan sampai mogok pekerja terjadi, lalu menimbulkan efek domino bagi persediaan energi untuk industri, bisnis dan masyarakat.
"Kita nggak tahu seberapa luas eskalasi masalahnya, tapi di sektor hilir ada potensi gangguan distribusi yang menganggu masyarakat. Jadi harus diantisipasi, cepat diselesaikan, jangan sampai mengancam stabilitas ekonomi," tegas Abra.
Sementara itu, Mohammad Faisal menilai bahwa masalah gaji dan tujungan memang mengarah pada strategi di tingkat korporasi. Perlu ada strategi yang pas untuk mengatasi gejolak internal, lantaran sistem pengupahan menjadi isu yang sangat sensitif.
Apalagi Pertamina sebagai perusahaan holding memiliki sub holding dan anak usaha yang banyak. Kesenjangan antar bagian akan rawan untuk meletup. "Yang jelas sistem pengupahan jangan sampai malah kontraproduktif terhadap upaya mendorong kinerja dan produktivitas," imbuh Faisal.
Baca Juga: Begini Tanggapan Pertamina Soal Rencana Aksi Mogok Serikat Pekerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
