kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau Meningkat di 2025 Menjadi Rp 6,39 Triliun


Kamis, 20 Februari 2025 / 16:54 WIB
Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau Meningkat di 2025 Menjadi Rp 6,39 Triliun
ILUSTRASI. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 6,39 triliun pada 2025.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 6,39 triliun pada 2025.

Angka DBH CHT ini meningkat 28,57% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 4,97 triliun.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

"Menteri menetapkan rincian DBH CHT tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,39 triliun menurut daerah provinsi/kabupaten/kota," bunyi Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, Kamis (20/2).

Baca Juga: Kenaikan Cukai Selama Ini Dinilai Tak Efektif Tekan Jumlah Perokok

Untuk diketahui, DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

Adapun daerah yang mendapatkan DBH CHT paling tinggi di antaranya, total provinsi Jawa Timur Rp 3,57 triliun, Jawa Tengah Rp 1,46 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 619,01 miliar, dan Nusa tenggara Barat (NTB) Rp 610,88 miliar.

Selanjutnya: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Hadiri Sidang Perdana atas Tuduhan Pemberontakan

Menarik Dibaca: Indonesia Jadi Tuan Rumah Tencent Cloud Day

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×