Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono menginstruksikan setiap daerah mengalokasi dana khusus untuk menangani masalah HIV-AIDS di daerah masing-masing. Dia berharap pemerintah daerah tidak tergantung terus menerus pada bantuan luar negeri.
Boediono beralasan, penderita AIDS sudah tersebar di seluruh nusantara. Jumlah kasus terbesar berada di 12 provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Riau dan DI Yogyakarta.
Karena itu, dia meminta 12 provinsi tadi memberikan perhatian khusus dan menyisihkan anggaran dan tenaga lebih banyak lagi untuk menangani masalah HIV-AIDS di daerah masing-masing. Tidak lupa, Boediono juga mengajak dunia usaha memasukkan program pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS ke dalam daftar Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
“HIV-AIDS adalah penyakit yang bisa mengenai siapa saja termasuk bahkan keluarga kita sendiri apabila tidak ada langkah-langkah yang konsisten dan sistematis,” katanya dalam peringatan Hari AIDS Sedunia, Selasa (11/12).
Sejak kasus pertama terdeteksi di Indonesia pada tahun 1987, kasus HIV-AIDS meningkat sangat cepat. Pada akhir Juni 2012 terdapat 118.865 kasus, yang terdiri dari 86.762 kasus HIV dan 32.103 kasus AIDS, dengan rasio penderita laki-laki dan perempuan 2,41 dibanding 1.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengaku pemerintah telah memiliki cetak biru strategi penanggulangan AIDS 2010-2014 yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional, korporasi dan populasi kunci. Indonesia juga telah memiliki sekretariat penanggulangan AIDS di 33 provinsi yang dipimpin oleh masing-masing pimpinan daerah.
Seiring dengan meningkatnya pendanaan dalam negeri, Agung mengatakan Indonesia telah mampu mendanai 42 % dari seluruh pembiayaan penanggulangan AIDS. Jumlah ini diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai target 70 % pada 2014.
“Hingga kini pembiayaan penanggulangan AIDS masih berasal dari bantuan luar negeri. Padahal guna mendorong pembiayaan berkelanjutan, kita memerlukan pendanaan dalam negeri yang lebih maksimum,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
