CORE Soroti Lambatnya Serapan Kerja Formal di Era Prabowo

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Genap berusia dua tahun pada Oktober 2026 masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selama periode tersebut, penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa penciptaan lapangan kerja formal masih berjalan lambat. Hal ini tecermin dari struktur ketenagakerjaan nasional, dengan hampir 60% pekerja masih berada di sektor informal.

Menurut Faisal, strategi investasi dan program prioritas pemerintah perlu diarahkan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan formal sekaligus meningkatkan upah pekerja. Pasalnya, upah riil masyarakat cenderung stagnan, bahkan mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kualitas Lapangan Kerja Masih Jadi Tantangan

“Penciptaan lapangan kerja formal masih sangat lambat, sehingga masyarakat akhirnya banyak yang terpaksa memilih bekerja di sektor informal,” ujar Faisal kepada KONTAN, Selasa (20/10).

Selain ketenagakerjaan, Faisal menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya berdampak pada daya beli masyarakat. Meski indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi pada 2026, tekanan daya beli kelompok menengah bawah dinilai masih belum teratasi sejak pandemi Covid-19.

“Walaupun indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi relatif cukup baik, kualitas pertumbuhan harus dilihat dari dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Penurunan daya beli kelompok menengah bawah masih belum teratasi,” ungkap dia.

Faisal juga menilai pertumbuhan investasi swasta cenderung stagnan, sementara investasi pemerintah dan BUMN menjadi penopang yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan perlunya ruang yang lebih optimal bagi sektor swasta untuk mengembangkan usaha dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, investasi pemerintah, BUMN, dan swasta perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan investasi tidak hanya tercermin dalam nilai penanaman modal, tetapi juga menghasilkan pekerjaan formal dan mendorong peningkatan upah.

“Investasi swasta seharusnya bisa tumbuh bersama-sama dengan BUMN dan investasi pemerintah. Ketiganya perlu saling melengkapi dan bersinergi agar memberikan dampak lebih besar terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tutup Faisal.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Seskab Beberkan Capaian Investasi hingga Program MBG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News