/2026/09/23/926245726.jpg "Airlangga Sebut Tantangan Stok BBM RI Hanya 20 Hari,Pemerintah Dorong EBT Jadi Solusi")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah sedang menghadapi tantangan terkait ketahanan energi Indonesia.
Pasalnya, stok Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia saat ini rata-rata hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari. Angka tersebut masih jauh di bawah sejumlah negara di ASEAN yang memiliki ketahanan stok BBM hingga 90 hari.
"Memang ketahanan energi kita rata-rata kita punya stok BBM dalam 20 hari, namun kita juga mempunyai produsen sendiri yaitu pabrik. Jadi tentu itu berbeda dengan negara lain karena kita punya beberapa refinery terutama untuk solar dan BBM," ujar Airlangga dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, keberadaan kilang di dalam negeri menjadi salah satu faktor yang membedakan ketahanan energi Indonesia dengan negara lain. Pasalnya, kebutuhan BBM tidak hanya bergantung pada stok yang tersedia, tetapi juga dapat dipenuhi melalui kemampuan produksi dalam negeri.
"Sehingga ini bisa diisi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Namun kita melihat negara-negara lain di ASEAN, mereka punya ketahanan energinya ataupun stok BBM nya selama 90 hari. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita," katanya.
Baca Juga: Antrean Solar Subsidi Mengular di Sumatera-Kalimantan, Stok BBM Nasional Aman?
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.
Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hingga 1.000 gigawatt (GW).
Target tersebut antara lain didorong melalui pemanfaatan lahan di 80.000 desa dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah memperkirakan setiap desa dapat menyediakan sekitar 1 hektare lahan untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan.
"Ini karena Bapak Presiden melihat dari program Koperasi Merah Putih di 80.000 desa, tentunya di setiap desa bisa menyediakan 1 hektare tanah. Nah kalau itu bisa mengindal 1 hektare tanah maka itu sudah 80.000 sendiri," jelas Airlangga.
Selain pemanfaatan lahan desa, pengembangan energi terbarukan juga dapat dilakukan melalui pemasangan baterai serta pemanfaatan atap kawasan industri. Dengan skema tersebut, Airlangga menilai tambahan kapasitas energi terbarukan hingga 100 GW masih memungkinkan.
Lebih lanjut Airlangga menyebut saat ini Indonesia telah memiliki kapasitas produksi panel surya yang setara sekitar 11 gigawat. Hal tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat industri energi terbarukan di dalam negeri.
"Dan kita sendiri sudah mempunyai setara dengan 11 gigawatt produksi solar panel. Sehingga tentu ini bisa mendorong untuk kekuatan dalam negeri," ujarnya.
Airlangga menyebut total kemampuan energi Indonesia saat ini berada di kisaran 880 gigawat. Dengan demikian, pengembangan energi terbarukan masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan kapasitas energi nasional.
Baca Juga: Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi, Stok di SPBU Swasta Jakarta Selatan Belum Lengkap
Peluang tersebut juga didukung komitmen pendanaan internasional. Airlangga mengatakan sejumlah negara yang tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya, telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pendanaan proyek energi terbarukan di Indonesia.
Beberapa proyek Indonesia telah masuk dalam program tersebut, di antaranya Muara Laboh dan Legok Nangka.
"Beberapa proyek Indonesia sudah masuk antara lain di Muara Laboh dan juga di Legok Nangka yang PLTSA sudah masuk di dalam program JETP maupun ASEC," kata Airlangga.
Ia menambahkan, pendanaan JETP untuk Indonesia mencapai sekitar Rp 20,4 triliun. Namun, pemanfaatan dana tersebut bergantung pada kemampuan Indonesia dalam mendorong dan merealisasikan proyek-proyek energi terbarukan.
"Ini masih dalam pipeline di mana Just Energy Transition Partnership untuk Indonesia saja mereka menyediakan Rp 20,4 triliun. Jadi tergantung Indonesia bisa memanfaatkan atau tidak," pungkasnya.
Baca Juga: Menko Airlangga Tegaskan Stok BBM Dalam Negeri Aman dan Kondisi Fiskal Terjaga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
