Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Janji insentif kepada industri manufaktur dinilai positif oleh pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri. Bahkan menurut mantan Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini, insentif kepada industri manufaktur memang harus diberikan untuk mengairahkan kembali industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
Menurut Chatib, salah satu upaya mengairahkan industri manufaktur adalah dengan menjaga harga komoditas manufaktur Indonesia lebih kompetitif di pasar. Caranya dengan membiarkan rupiah bergerak mengikuti fundamentalnya.
Cara yang paling singkat yang bisa dilakukan adalah mengikuti arah pasar. "Kalau manufaktur mau naik maka harga harus kompetitif. Kalau rupiah terlalu kuat maka menjadi masalah bagi ekspor," ujar Chatib di Jakarta, Selasa (25/11).
Seperti diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil telah mengatakan dalam lima tahun terakhir pertumbuhan industri manufaktur adalah negatif. Ini merupakan hal yang berbahaya karena industri manufaktur adalah industri yang menciptakan banyak lapangan kerja.
Maka dari itu, pemerintah akan memberikan insentif agar industri ini bisa kembali tumbuh positif. Insentif ini rencananya akan dijalankan pada tahun depan.
Sekedar gambaran saja, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia mengalami perlambatan. Melihat data lima tahun ke belakang yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan tahunan produksi industri pengolahan besar dan sedang pada tahun 2009 hanya 1,34%.
Pada tahun 2010 pertumbuhan manufaktur naik menjadi 4,45%. Tahun 2011 sebesar 4,1%, tahun 2012 sebesar 4,12%. Tahun 2013 meningkat menjadi 6,01%. Terakhir pada triwulan III 2014 pertumbuhan tahunan industri manufaktur besar dan sedang mencapai 4,96%.
Menurut Sofyan, insentif yang akan diberikan berupa fasilitas. Apabila investor memerlukan perumahan untuk para pegawainya, maka pemerintah akan membangun rusunawa. Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai kebijakan pembangunan rumah murah bagi masyarakat kurang mampu. "Pemerintah juga akan bangun sekolah dan fasilitas kesehatan," ujarnya.
Dengan adanya pembangunan rumah buruh di kawasan industri, maka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa ditekan. Pasalnya, salah satu komponen yang penting dalam UMP adalah biaya perjalanan pekerja dari rumah menuju tempat kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
