Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) membahas hal terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Bidang Pertanahan.
Fokus dalam pertemuan kali ini adalah peran Kementerian ATR/BPN sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan informasi kepemilikan tanah.
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, menyebut pertemuan koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN merupakan hal yang strategis dalam rangka menegakkan rezim pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Baca Juga: KPK akan mengikuti gelar perkara kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra
Kerjasama antara PPATK dengan Kementerian ATR/BPN diyakini akan membantu melancarkan informasi mengenai kepemilikan tanah, serta peningkatan kepatuhan pelaporan dari PPATK, baik Notaris atau Camat.
“Jual-beli tanah dan properti merupakan salah satu sektor yang berisiko digunakan untuk pencucian uang,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (26/8).
Dian menambahkan, koordinasi yang intens dengan Kementerian/Lembaga terkait menjadi prioritas PPATK saat ini, dalam menerapkan pendekatan analisis dan pemeriksaan intelijen keuangan PPATK yang lebih sistemik. Hal ini dilakukan guna memecahkan persoalan kejahatan pencucian uang dan kejahatan keuangan terkait lainnya secara lebih menyeluruh dan terintegrasi.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut baik koordinasi yang telah dilakukan antara Kementerian ATR/BPN dan PPATK. Sofyan menyebut pertemuan ini akan menjadi masukan guna melakukan pengawasan secara lebih efektif atas pelaksanaan tugas PPAT.
Baca Juga: Menyoal Pengawasan Industri Keuangan
Ia juga meyakini bahwa implementasi program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme akan memberikan perlindungan bagi PPAT. “Sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas profesi PPAT,” kata Sofyan.
Sofyan komitmen untuk bertindak lebih tegas dalam meningkatkan tata kelola PPAT. Termasuk kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.
Kementerian ATR/BPN akan melakukan langkah-langkah tegas apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan mengenakan sanksi termasuk mencabut izin profesi PPAT.
“Kita mempunyai komitmen yang sama, PPAT harus ada pelaporan, ini sekaligus mendorong upaya menjadikan Indonesia sebagai full member Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),” kata Sofyan.
Selain hal tersebut, Sofyan menyampaikan bahwa kementeriannya akan mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja PPAT. Kementerian ATR/BPN juga telah membantu PPATK untuk mendapatkan data kepemilikan tanah dan bangunan pada kasus yang tengah ditangani PPATK.
Baca Juga: Banyak kasus gagal bayar asuransi, puluhan nasabah mengadu ke DPR
Di akhir pertemuan, Kepala PPATK dan Menteri ATR/Kepala BPN sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan pertemuan di level teknis.
Sebagai informasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ditetapkan menjadi Pihak Pelapor.
Hal ini didasari bahwa PPAT berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
Baca Juga: Pengawasan Belepotan, Kasus Gagal Bayar Koperasi Terus Bermunculan
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi PPAT. Dengan perannya sebagai LPP, Kementerian ATR/BPN berwenang untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan melakukan pengawasan kepatuhan atas pelaksanaan PMPJ, sekaligus menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
