Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis sektor perikanan bisa menjadi bantalan terhadap potensi resesi ekonomi yang diperkirakan melanda Indonesia di sisa tahun ini.
Seperti diketahui, dari 17 lapangan usaha yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 16,24% pada kuartal II-2020 dibanding kuartal I-2020. Meski demikian, sektor perikanan mengalami kontraksi 0,63% dibanding periode sama tahun 2019 lalu yang tumbuh 6,24%.
“Kami mendorong agar potensi perikanan terus ditingkatkan. Salah satunya dengan menjadikan penggunaan produk perikanan sebagai menu utama setiap rumah tangga dan perhotelan,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Sri Yanti JS, dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (11/8).
Baca Juga: Dukung nelayan, KKP dapat tambahan anggaran Rp 475 miliar
Menurut Sri Yanti, kontraksi perekonomian Indonesia membuat seluruh stakeholders terkait untuk bersama bersinergi mengatasinya melalui kerja-kerja produktif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan konsumsi produk perikanan nasional. Baik ikan, udang, kerang, dan jenis lainnya, yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan.
Ia menyebutkan, peningkatan produk perikanan berdampak pada peningkatan perekonomian dan daya beli para nelayan dan pembudidaya ikan. Sehingga bisa menjadi bantalan penting bagi potensi terjadinya resesi ekonomi.
"Apalagi dengan jumlah nelayan Indonesia yang saat ini mencapai 2,01 juta orang, di mana 80% diantaranya merupakan nelayan skala kecil, serta 4,30 juta orang pembudidaya ikan,” ujar Sri Yanti.
Sebagai informasi, Proyek Prioritas Strategis atau Major Project yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencatat, ada kebutuhan alokasi pendanaan dalam 5 tahun senilai Rp 25 triliun pada sektor perikanan, yang pengelolaannya diserahkan pada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Major Project berupa revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan) menjadi 10,32 juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5% per tahun dan meningkatkan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun.
Major Project tersebut melibatkan KKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenATR/BPN, KemenESDM, Kemenristek/BRIN, KLHK, LIPI, BPPT, Pemda, dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Lokasinya fokuskan di Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp 25 triliun, yang terdiri dari APBN sebesar Rp 3,3triliun dan KPBU/Swasta sebesar Rp 21,7triliun.
Baca Juga: Per 6 Agustus, pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional sudah terserap 21,8%
“Salah satu di dalamnya adalah udang yang merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan dalam RPJMN 2020-2024,” terang Sri Yanti.
Rincian kegiatan Major Project Revitalisasi Tambak ini adalah:
- Rehabilitasi saluran tambak (KemenPUPR, KKP, Pemda)
- Peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KKP, Kemenristek/BRIN, LIPI, BPPT, Swasta)
- Pengembangan Infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan coldstorage (KKP, KemenESDM, Kemendag, KemenPUPR, BUMN PLN)
- Pengembangan Industri Perbenihan dan Induk Udang Nasional dan Kesehatan Ikan (KKP, Swasta)
- Pengelolaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Pesisir dan harmonisasi Perizinan (KKP, KemenATR/BPN, KemenPUPR, KLHK, KemenESDM, Pemda).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
