kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   -1.000   -0,05%
  • USD/IDR 16.620   158,00   0,94%
  • IDX 6.767   17,72   0,26%
  • KOMPAS100 979   5,15   0,53%
  • LQ45 762   4,33   0,57%
  • ISSI 215   0,81   0,38%
  • IDX30 395   2,48   0,63%
  • IDXHIDIV20 471   1,18   0,25%
  • IDX80 111   0,53   0,48%
  • IDXV30 115   0,73   0,63%
  • IDXQ30 130   0,90   0,70%

Cari dana infrastruktur, pemerintah tiru Orde Baru


Senin, 25 Juni 2012 / 17:12 WIB
Cari dana infrastruktur, pemerintah tiru Orde Baru
ILUSTRASI. Keuangan syariah.


Reporter: Agus Triyono | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah mencontoh cara yang dipakai pemerintah Orde Baru dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dilakukan setelah dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia kesulitan menggenjot pertumbuhan pembangunan infrastruktur secara maksimal.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengakui cara-cara Orde Baru itu telah berhasil mendorong pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemerintahan Orde Baru itu berhasil menghimpun dana pembangunan infrastruktur sampai sebesar 7%-8% dari total Product Domestic Bruto (PDB). Sehingga, lanjutnya, pembangunan infrastruktur ketika itu bisa dilakukan secara berkesinambungan dan merata.

Alhasil, dia mengatakan, pemerintah akan mencontek cara-cara Orde Baru berkaitan dengan strategi pendanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pengusaha, BUMN dan pemerintah daerah. Kendati tidak mudah, Armida yakin langkah ini bisa berhasil karena peran swasta, BUMN dan juga pemerintah daerah telah diakomodasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dengan langkah ini, Armida berharap pendanaan infrastruktur bisa mencapai 5% dari PDB. "Terus terang saja setelah krisis kita tak pernah lagi mencapai jumlah itu," katanya, Senin (25/6).

Pencarian dana infrastruktur ini lantaran alokasi anggaran dari APBN sangat terbatas. Dalam APBN 2012, besaran anggaran infrastruktur hanya mencapai Rp 161 triliun. Besaran dana infrastruktur tersebut hanya mencakup sekitar 11% saja dari total APBN 2012 yang mencapai Rp 1.439 triliun.

Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Deddy Priatna mengatakan, akibat minimnya anggaran pembangunan infrastruktur tersebut kualitas pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi terhambat. Dalam kaitannya dengan infrastruktur irigasi dan pengairan saja misalnya, keterbatasan anggaran infrastruktur selama ini telah membuat kualitas irigasi di Indonesia menjadi sangat buruk.

Berdasarkan catatan Bappenas, infrastruktur irigasi Indonesia malah lebih buruk jika dibandingkan dengan Amerika, Meksiko, Thailand dan bahkan Ethiopia. Saat ini irigasi hanya mempunyai daya tampung per tahun per kapitanya sebesar 54 meter kubik saja, sementara itu di Amerika, Meksiko dan juga Thailand yang masing- masing daya tampung per tahun per kapitanya mencapai 6 juta meter kubik, 1,1 juta meter kubik dan juga 1,3 juta meter kubik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×