/2025/04/08/262988630.jpg "Butuh Anggaran Rp 400 Triliun, Pemerintah Kaji Pendanaan Koperasi Merah Putih")
Penulis: Arif Budianto, Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji tiga skema pendanaan utama yang akan digunakan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut hitungan Kementerian Koperasi, untuk bisa membangun 80.000 koperasi Merah Putih membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun.
Untuk itu, langkah pertama yang akan dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah berkoordinasi dengan menteri koordinator terkait untuk mengidentifikasi adanya pendanaan.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Pendanaan Koperasi Merah Putih
"Selama ini juga sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), modal awal bisa berasal dari dana desa dan kemudian mereka berkembang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (24/4).
Upaya kedua, anggaran Koperasi Desa juga bisa berasal dari pembiayaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam skema ini, Koperasi Desa dapat memanfaatkan pinjaman dari bank Himbara untuk memperluas usahanya, serta mengembalikan pinjaman itu melalui hasil keuntungan yang diperoleh.
Ketiga, skema penggunaan transfer ke daerah. Dalam skema ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah (pemda) melalui berbagai saluran.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Membutuhkan Rp 400 Triliun
Sri Mulyani menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting dalam mengkaji skema pendanaan tersebut.
"Jadi kombinasi inilah yang terus kita koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait termasuk dengan Menko, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan kementerian-kementerian lain yang terkait," tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berharap jika Koperasi Merah Putih ini berjalan sesuai rencana, dalam hitungannya bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 1 miliar per tahun.
Baca Juga: Setelah Danantara, Koperasi Merah Putih Tekan IHSG, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Keuntungan ini dinilai bakal memajukan desa di mana koperasi tersebut berada. Apalagi, tercatat masih ada sebanyak 27.000 desa yang belum punya koperasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
