Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Sejumlah buruh dari berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendatangi Fraksi Partai Demokrat di kantor DPR, Senayan. Tujuan kunjungan ini untuk menekan fraksi Partai Demokrat agar mendesak Panja Outsourcing segera berjalan.
Dalam pertemuan dengan fraksi Demokrat yang diwakili AT.Sugandhi dan Ferari dari Komisi VI DPR, di DPR, Rabu (12/6), para buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber BUMN) menyampaikan kekecewaannya.
"Sampai saat ini, pelanggaran outsourcing masih berlangsung sangat massif dan banyak yang diduga sudah terdapat unsur pidana,"ujar Rijanto Timbul, pekerja outsourcing dari PT PLN.
Pelanggaran yang dimaksud Rijanto, yaitu masih banyak pekerja yang melakukan kegiatan inti di BUMN, namun tetap dipekerjakan secara alih daya (outsourcing). Padahal, ia menyatakan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sudah menitahkan bahwa hubungan kerja outsourcing dilarang. Kecuali, dalam 5 jenis pekerjaan, yaitu cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan.
Faktanya, menurut Timbul, saat ini PLN mempekerjakan sekretaris direksi dan petugas penertiban arus listrik dengan status outsourcing. "Jadi, sekarang praktik outsourcing ini sudah kebablasan," kata Timbul.
Kuasa Hukum Geber BUMN, Maruli Rajagukguk dari LBH Jakarta, menimpali, selain di PLN, pelanggaran outsourcing masih terjadi di BUMN lainnya. Antara lain, di Telkom, Pertamina, Merpati Nusantara Airline, Perum Peruri, PT ASDP, dan PT Askes.
Oleh sebab itu, Geber BUMN mendesak Partai Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR menekan Panja Outsourcing agar segera mulai bekerja. Sebab Panja yang dibentuk dalam rapat Komisi IX DPR dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Meneg BUMN Dahlan Iskan ini belum terlihat kinerjanya.
"Kami berharap Fraksi Demokrat sebagai fraksi yang memiliki daya jangkau luas dan bisa berhubungan langsung dengan Kementerian BUMN bisa mendorong Panja Outsourcing agar segera mulai bekerja," kata Maruli.
Menanggapi hal ini, Ferari mengatakan, akan menampung aspirasi dan keluhan Geber BUMN dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, Fraksi Demokrat selalu menanggapi secara serius masalah perburuhan.
Ia mencontohkan saat rapat Panja Outsourcing, Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat mangkir beberapa kali. Sebab, Dahlan beralasan urusan buruh adalah wilayah kebijakan Direksi di setiap perusahaan BUMN, bukan wilayah kebijakan Kementerian BUMN. "Namun berkat dorongan dari kami ke beliau, akhirnya Pak Dahlan mau hadir," kata Ferari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
