Sumber: Antara | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Kementerian BUMN mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 28,750 triliun kepada 22 perusahaan milik negara pada tahun anggaran 2016.
"Selain PMN bentuk tunai, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN dalam bentuk nontunai senilai Rp 2,568 triliun. Jadi total PMN (tunai dan nontunai) mencapai Rp 31,318 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (20/8) malam.
Menurut Rini, usulan suntikan modal kepada 22 perusahaan tersebut sudah disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang MPR/DPR, 14 Agustus 2014.
Ia menjelaskan, PMN tersebut selanjutnya akan mulai dibahas untuk meminta persetujuan dari Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, mulai Senin (23/8).
Rini menuturkan, BUMN penerima PMN pada tahun 2016 lebih selektif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. PLN disebutkan merupakan penerima PMN terbesar yaitu Rp 10 triliun, sehubungan dengan keperluan dana dalam rangka meningkatkan eletrifikasi terutama di daerah-daerah terpencil.
Rini mengatakan, PMN untuk PLN juga terkait erat dengan subdisi listrik yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 23 triliun dalam RAPBN. Selain PLN, sektor yang juga banyak menerima PMN adalah usaha konstruksi sejalan dengan banyaknya program infrastruktur yang dilakukan pada 2015 dan 2016, sehingga dibutuhkan penguatan modal.
"Kami juga meminta kembali penambahan modal untuk Perum Jamkrindo dan Askrindo masing-masing Rp 500 miliar, untuk meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 dan 2016," tegas Rini.
BUMN lain yang tidak luput mendapat suntikan adalah industri dasar, seperti PT Krakatau Steel dan industri alat berat permesinan. Termasuk suntikan untuk industri kereta api. PT INKA masuk dalam daftar penerima PMN yang ditugasi untuk pengadaan kereta ("rolling stock") dalam program "light rail transit" (LRT) yang segera memasuki tahap pembangunan.
Menurut catatan, pada APBN 2015, terdapat 39 perusahaan BUMN yang mendapatkan anggaran PMN dengan total nilai Rp 64,88 triliun.
Berikut rincian PMN tahun 2016 dalam bentuk tunai: Perum Bulog Rp 2 triliun, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 500 miliar, PT Hutama Karya Rp 3 triliun, PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun, PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun, PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun, PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun, PT PLN Rp 10 triliun.
Selanjutnya, PT Geo Dipa Energi Rp 1,16 triliun, PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun, PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun, PT Barata Indonesia Rp 500 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 miliar, PT Askrindo Rp 500 miliar, Perum Jamkrindo Rp 500 miliar, PT Reasuransi Indonesia Utama Rp 500 miliar.
Selain 22 BUMN tersebut, pemerintah juga mengusulkan menyuntik dana terhadap PT SMI sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun.
Adapun PMN untuk BUMN dalam bentuk nontunai meliputi PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 692,5 miliar, Perum Perumnas Rp 235,4 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp 564,8 miliar, dan PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar, dan PT Krakatau Steel Rp 956,5 miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
