Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Meskipun pencairan ganti rugi korban lumpur Lapindo masih mengalami masalah, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) optimis, pembayaran ganti rugi akan bisa mulai dibayarkan 26 Juni mendatang. Basuki Hadimuldjono, Ketua Dewan Pengarah BPLS mengatakan, akan segera menyelesaikan masalah yang menghambat pencairan ganti rugi tersebut.
Salah satunya, menyelesaikan perhitungan bunga atas dana talangan yang dibayarkan untuk membantu PT Minarak Lapindo membayar ganti rugi ke warga korban lumpur Lapindo.
"Perhitungan berapa bunga, itu tanggung jawab saya, saya masih gunakan target pembayaran yang 26 Juni," katanya di Jakarta Kamis (18/6).
Keinginan masyarakat korban semburan lumpur Lapindo di dalam peta area terdampak untuk bisa mendapatkan ganti rugi pada 26 Juni mendatang kemungkinan besar tidak akan terpenuhi. Pasalnya, walaupun pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu menjadualkan pembayaran akan mulai dilaksanakan tanggal tersebut, ternyata di internal pemerintah pembahasan mengenai pembayaran tersebut masih a lot.
Permasalahan tersebut berkaitan dengan status dan sifat dana yang akan digunakan untuk membayarkan ganti rugi tersebut yang merupakan dana pinjaman dari pemerintah ke PT Minarak Lapindo Jaya. Teten Masduki, Tim Komunikasi Presiden mengatakan, masih ada perhitungan bunga yang harus diselesaikan terkait status pinjaman tersebut.
Untuk menentukan bunga tersebut, pemerintah bersama dengan PT Minarak Lapindo harus duduk bareng dan membuat kesepakatan mengenai besaran bunga yang harus dikenakan. "Dengan pembahasan itu saya kira jadualn 26 Juni belum bisa dilaksanakan," kata Teten di Istana Negara Kamis (18/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
