Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah usulan untuk dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke depan.
Usulan itu antara lain percepatan izin investasi dan izin konstruksi, tax allowance untuk sektor padat karya di Jawa, dan mempercepat pemberian status Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, saat ini ada lima langkah yang harus dilalui sebelum mendapat PDKB.
"Kami dorong status PDKB bisa didapat di depan," ujarnya, Kamis (22/10).
Dia mengusulkan kemudahan pemberian jalur hijau bagi barang modal untuk investor yang dalam tahap konstruksi.
BKPM juga akan menambah 2 layanan izin investasi tiga jam.
"Nomor Identitas Kepabeanan dan Tanda Daftar perusahaan," kata Franky.
Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM Azhar Azhar Lubis bilang, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga teknis terkait relaksasi kebijakan ini.
Antara lain, Ditjen Bea dan Cukai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
