kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.946.000   19.000   0,99%
  • USD/IDR 16.330   14,00   0,09%
  • IDX 7.345   -53,46   -0,72%
  • KOMPAS100 1.030   -14,36   -1,37%
  • LQ45 782   -6,67   -0,85%
  • ISSI 245   -3,19   -1,29%
  • IDX30 405   -3,55   -0,87%
  • IDXHIDIV20 467   0,58   0,12%
  • IDX80 116   -1,36   -1,15%
  • IDXV30 118   -0,58   -0,49%
  • IDXQ30 130   -0,02   -0,02%

Biaya Pilkada langsung Rp 1,1 triliun per tahun


Kamis, 11 September 2014 / 20:25 WIB
Biaya Pilkada langsung Rp 1,1 triliun per tahun
ILUSTRASI. 20 PTN yang Menerima Peserta SNBP 2023 Terbanyak, Paling Banyak UB.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai jika pelaksanaan Pilkada ditarik ke DPRD, maka akan mendorong penghematan anggaran yang cukup besar. Dalam tiga tahun terkahir saja kata dia, anggaran untuk Pilkada yang memakai dana pemerintah nilainya mencapai Rp 3,3 triliun.

Itu artinya, setiap tahun Pilkada langsung menyerap anggaran pemerintah Rp 1,1 triliun. Dana itu yang tercatat pemerintah, untuk seluruh pelaksanaan Pilkada baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jika Pilkada ditarik ke DPRD maka akan ada pengurangan biaya yang mencapai 50%. "Jadi akan ada penghematan dari sisi anggaran," kata Gamawan, Kamis (11/9). Jika dihitung lagi, maka penghematan 50% dari Rp 1,1 triliun itu sekitar Rp 550 miliar.

Terkait maraknya penolakan yang dilontarkan, Gamawan enggan menanggapi hal tersebut. Sebab kata dia, Kementerian Dalam Negeri  belum menerima laporan resmi penolakan tersebut. Termasuk diantaranya penolakan yang berasal dari asosiasi kepala daerah.

Ia menegaskan dinamika RUU Pilkada ini akan diserahkan seluruhnya melalui mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×