kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.191.000   16.000   0,74%
  • USD/IDR 16.742   -34,00   -0,20%
  • IDX 8.099   58,67   0,73%
  • KOMPAS100 1.123   8,34   0,75%
  • LQ45 803   6,91   0,87%
  • ISSI 282   2,37   0,85%
  • IDX30 422   3,62   0,87%
  • IDXHIDIV20 480   0,21   0,04%
  • IDX80 123   1,39   1,14%
  • IDXV30 134   0,51   0,38%
  • IDXQ30 133   0,20   0,15%

Biaya Pilkada langsung Rp 1,1 triliun per tahun


Kamis, 11 September 2014 / 20:25 WIB
Biaya Pilkada langsung Rp 1,1 triliun per tahun
ILUSTRASI. 20 PTN yang Menerima Peserta SNBP 2023 Terbanyak, Paling Banyak UB.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai jika pelaksanaan Pilkada ditarik ke DPRD, maka akan mendorong penghematan anggaran yang cukup besar. Dalam tiga tahun terkahir saja kata dia, anggaran untuk Pilkada yang memakai dana pemerintah nilainya mencapai Rp 3,3 triliun.

Itu artinya, setiap tahun Pilkada langsung menyerap anggaran pemerintah Rp 1,1 triliun. Dana itu yang tercatat pemerintah, untuk seluruh pelaksanaan Pilkada baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jika Pilkada ditarik ke DPRD maka akan ada pengurangan biaya yang mencapai 50%. "Jadi akan ada penghematan dari sisi anggaran," kata Gamawan, Kamis (11/9). Jika dihitung lagi, maka penghematan 50% dari Rp 1,1 triliun itu sekitar Rp 550 miliar.

Terkait maraknya penolakan yang dilontarkan, Gamawan enggan menanggapi hal tersebut. Sebab kata dia, Kementerian Dalam Negeri  belum menerima laporan resmi penolakan tersebut. Termasuk diantaranya penolakan yang berasal dari asosiasi kepala daerah.

Ia menegaskan dinamika RUU Pilkada ini akan diserahkan seluruhnya melalui mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×