Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp 686 triliun. Nilai ini membengkak dari anggaran sebelumnya senilai Rp 677,2 triliun.
Alokasi anggaran tersebut yakni untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 598 triliun dan biaya kesehatan senilai Rp 88 triliun.
Menkeu menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi akan terus bergerak mengingat dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang terus dinamis.
Baca Juga: Begini upaya pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19
“Jelas merupakan suatu angka yang luar biasa besar yang ditetapkan dengan waktu yang begitu singkat,” kata Sri Muluyani dalam Rakornas Internal Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6).
Catatan Kontan.co.id, setidaknya anggaran program PEN sudah empat kali diubah. Pertama kali tanggal 1 April 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi dana program PEN sebesar Rp 150 triliun.
Selanjutnya dalam dua kali rapat tertutup pemerintah dengan Komisi XI DPR RI di bulan Mei 2020, anggaran program PEN membengkak jadi Rp 318,09 triliun, terakhir hingga Rp 669,7 triliun.
Lalu, dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo tanggal 3 Juni 2020, Sri Mulyani menyampaikan anggaran PEN menjadi sebesar Rp 677,2 triliun.
Baca Juga: Ini instruksi Jokowi terkait penanganan dana Rp 677 triliun untuk Covid-19
Perubahan tersebut berlangsung setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan untuk mencegah moral hazart anggaran pemulihan ekonomi, pengawasan internal baik di inspektorat jenderal maupun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal pemerintah mampu menjadi institusi dan fungsi untuk mendampingi langkah-langka kedaruratan.
Namun, hal tersebut tanpa mengurangi kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam melakukan penanganan akibat Covid-19, baik dalam kesehatan di bidang sosial maupun ekonomi dan keuangan.
“Karena kita menyadari bahwa langkah yang tepat pasti tidak sempurna, pasti ada hal yang tidak 100% tepat. Harus ada sinergi bersama-sama agar pemerintah mampu melakukan respons yang efektif dan cepat dan tepat namun tidak menyalahi berbagai langkah-langkah maupun tata kelola yang baik,” kata Sri Mulyani.
Dus, Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan RIncian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Kemenkeu menargetkan bulan ini revisi Perpres 54/2020 diajukan ke DPR RI.
Baca Juga: Padat karya tunai sedot Rp 3,86 T untuk pemulihan ekonomi Indonesia, ini rinciannya
Hal tersebut, berlangsung pararel dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang dijadwalkan berada di meja parlemen pada Agustus mendatang. Menkeu bilang, dalam penyusunan RAPBN 2021, pemerintah telah mempertimbangkan dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga pengelolaannya lebih prudent.
“Saya berharap agar pengawas internal bisa memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas yang sangat berat dalam menangani Covid-19. Termasuk di dalamnya mengawasi dan menjaga keuangan negara yang saat ini menjadi instrumen yang sangat penting di dalam penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat dan ekonomi untuk bisa bangkit kembali,” ujar Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
