Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Namun, hal tersebut tanpa mengurangi kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam melakukan penanganan akibat Covid-19, baik dalam kesehatan di bidang sosial maupun ekonomi dan keuangan.
“Karena kita menyadari bahwa langkah yang tepat pasti tidak sempurna, pasti ada hal yang tidak 100% tepat. Harus ada sinergi bersama-sama agar pemerintah mampu melakukan respons yang efektif dan cepat dan tepat namun tidak menyalahi berbagai langkah-langkah maupun tata kelola yang baik,” kata Sri Mulyani.
Dus, Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan RIncian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Kemenkeu menargetkan bulan ini revisi Perpres 54/2020 diajukan ke DPR RI.
Baca Juga: Padat karya tunai sedot Rp 3,86 T untuk pemulihan ekonomi Indonesia, ini rinciannya
Hal tersebut, berlangsung pararel dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang dijadwalkan berada di meja parlemen pada Agustus mendatang. Menkeu bilang, dalam penyusunan RAPBN 2021, pemerintah telah mempertimbangkan dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga pengelolaannya lebih prudent.
“Saya berharap agar pengawas internal bisa memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas yang sangat berat dalam menangani Covid-19. Termasuk di dalamnya mengawasi dan menjaga keuangan negara yang saat ini menjadi instrumen yang sangat penting di dalam penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat dan ekonomi untuk bisa bangkit kembali,” ujar Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
