Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Dia mengatakan, pembiayaan infrastruktur dari pemerintah atau APBN akan mencapai 37% atau 2.385 triliun, dari BUMN sebesar 21% atau Rp 1.353 triliun, dan dari swasta sebesar 42% atau Rp 2.707 triliun.
"Kita bukan tipe pemerintahan yang apa-apa dari APBN. Kita akan mencari pembiayaan alternatif atau pembiayaan kreatif untuk melibatkan swasta dan BUMN dalam proyek pembangunan," terang Bambang.
Baca Juga: Ini saran OECD agar FDI bisa mengalir ke Indonesia
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang baik.
Dia berharap, biaya logistik di Indonesia akan bisa ditekan bila terjadi pembangunan infrastruktur yang semakin baik.
"Biaya logistik yang turun ini akan meningkatkan daya saing kita. Daya saing kita kan turun 5 peringkat, memang tidak banyak, tetapi kan negara lain juga meningkatkan efisiensinya di banyak hal, baik dari sisi industri dan manusianya," tutur Rosan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
