Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema pembagian beban (burden sharing) dalam pembiayaan utang untuk pemulihan ekonomi nasional yang telah disepakati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) berpotensi munculkan risiko. Salah satunya, peningkatan inflasi di tahun ini.
Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo menampik hal tersebut. Katanya, inflasi di tahun ini masih akan tetap rendah, terkendali, dan berada dalam kisaran sasaran bank sentral yang sebesar 2% - 4%.
Baca Juga: Pemerintah akan melelang lima seri SBSN dengan target Rp 8 triliun pada Selasa (21/7)
"Kita harus paham, tekanan inflasi itu terutama bersumber dari permintaan dan ketersediaan pasokan. Ekonomi kita saat ini lemah, permintaan lemah, jadi tekanan inflasi akan masih rendah," kata Perry, Kamis (16/7) via video conference.
Rendahnya inflasi salah satunya terbukti dari inflasi Juni 2020 yang tercatat 1,96% yoy atau bahkan lebih rendah dari batas bawah sasaran inflasi. Selain itu, rendahnya inflasi juga tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil.
Baca Juga: Bank Dunia sebut ekonomi Indonesia bisa tumbuh 0%, begini respons Sri Mulyani
Lebih lanjut, inflasi terjaga akibat koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah baik pusat dan daerah dalam mengendalikan ekspektasi inflasi.
Akan tetapi, untuk ke depannya, Perry mengakui kalau risiko inflasi bisa muncul akibat ekspansi moneter ini, apalagi bila perekonomian mulai pulih. Untuk itu, ia mengaku siap untuk mengeluarkan bauran kebijakan untuk mengendalikan inflasi.
Sebagai tambahan informasi, dalam skema burden sharing, pertama, BI akan menanggung beban bunga utang hingga 100% dari beban untuk public goods seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, kementerian dan lembaga (K/L), dan pemerintah daerah yang pembiayaannya diperkirakan mencapai Rp 397,60 triliun.
Dalam hal ini, BI akan melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan oleh Kemenkeu secara private placement dengan referensi suku bunga reverse repo rate.
Baca Juga: BI perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 4% di kuartal II 2020
Kedua, BI juga menanggung beban utang untuk pembiayaan non public goods khusus UMKM dan korporasi non UMKM yang sebesar Rp 177,03 triliun. Dalam skema ini, pemerintah akan menerbitkan SBN lewat mekanisme pasar dengan BI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada 16 April 2020.
Dalam hal ini, Kemenkeu akan menanggung bunga sebesar 1% di bawah reverse repo rate. Sedangkan sisanya, ditanggung oleh BI.
Ketiga, Kemenkeu menanggung sepenuhnya pembiayaan non public goods lainnya senilai Rp 329 triliun dengan mengikuti suku bunga pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
