BI: Inflasi pangan perlu dicermati

Senin, 21 April 2014 / 12:11 WIB

ILUSTRASI. Sebagian pemain multifinance memasang target moderat untuk pembiayaan baru di tahun depan./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/

Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo berharap pemerintah memberikan perhatian serius pada laju harga pangan yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, harga volatile food memberi kontribusi terbesar pada inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).

Agus menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, inflasi volatile food mencapai 9% secara tahunan atau year on year. Bahkan menurut Agus, di beberapa daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, inflasi volatile food mencapai 9%-10%.

"Hal yang perlu mendapat perhatian, inflasi pangan atau volatile food. Ini masih tergolong tinggi," jelas Agus di Gedung BI, Jakarta, Senin (21/4).

Lebih lanjut Agus menyatakan, per Februari 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menambahkan 16 sampel daerah sebagai basis penghitungan inflasi dari 66 daerah menjadi 82 daerah. Menurut Agus, hal ini menunjukan kegiatan ekonomi di daerah meningkat dan berkontribusi pada inflasi nasional.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut dia, inflasi IHK dalam tren penurunan dengan realisasi mencapai single digit pada akhir 2013. Padahal, lanjut Agus Marto, pada pertengahan tahun lalu pemerintah memberlakukan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dalam memitigasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM. Koordinasi pengendalian inflasi oleh forum Tim Pengendali Inflasi Daerah dilakukan terhadap kenaikan tarif angkutan umum yang tinggi," kata Agus Marto.

Agus menambahkan, kerjasama antara BI dan pemerintah diharapkan mampu meredam gejolak harga melalui penguatan komitmen pengembangan pusat informasi, kerjasama antardaerah dan memperkecil disparitas harga pangan. "Kami banyak berinteraksi (dengan pemerintah) selama tiga tahun berkoordinasi," ujar Agus.

Bank Indonesia melakukan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman mengenai Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi.