Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR untuk membahas rencana pengajuan RAPBNP 2013. Dalam RAPBNP 2013 tersebut pemerintah mengajukan realokasi anggaran untuk kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah seperti dikutip dalam laman resmi setkab.go.id Minggu (12/5) menyebutkan dalam RAPBNP 2013 tersebut secara garis besar berisi tiga hal.
Pertama, penyesuaian asumsi makro sepreti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lifting minyak mentah. Kedua, perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu, khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Ketiga, penghematan sejumlah anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).
"Selain penyesuaian subsidi BBM, juga ada langkah penghematan. Penghematan ini untuk mendukung dana perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur," jelas Firmanzah seperti dikutip dari laman tersebut. Menurutnya, pemerintah menargetkan penghematan belanja K/L sekitar Rp 26 triliun.
Firmanzah bilang, jika tak ada kebijakan apapun, beban subsidi energi hingga akhir tahun 2013 ini bisa lebih dari Rp 300 triliun. Nah, dengan langkah penghematan dan penyesuaian harga BBM, maka beban subsidi energi bisa ditekan turun menjadi sekitar Rp 198 triliun.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Dalam inpres tersebut, SBY menugaskan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM.
Presiden juga memerintahkan sejumlah menteri, Panglima TNI, sejumlah Kepala Badan, serta para gubernur dan walikota/bupati untuk mengambil langkah-langkah melakukan sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, termasuk kalangan akademisi, pers, dan pengguna BBM terhadap rencana dan implementasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
