kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Begini Program Percepatan Kementerian PU di Era Prabowo


Senin, 18 November 2024 / 13:58 WIB
Begini Program Percepatan Kementerian PU di Era Prabowo
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mengejar program percepatan (quick win) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya mengejar target swasembada pangan pada 2028.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan dalam mendukung swasembada pangan tersebut, pihaknya akan menggalakkan pembangunan bendungan agar sistem pengairan untuk tanaman pangan bisa berjalan baik.

“Jadi kita quick wins untuk swasembada pangan, energi, kayak gitu kan. Kita saat ini kan fokus yang untuk swasembada pangan, irigasi, pengairan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (15/11).

Diana mengungkapkan, dalam menggarap infrastruktur penunjang swasembada pangan itu, pihaknya bakal mengurusi persoalan air salah satunya ialah bendungan. Sementara terkait sarana produksi pertanian (saprodi) akan di bawah kendali Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga: Aksi Bank Mandiri Mendorong Pembiayaan Energi Terbarukan yang Lebih Bersih

“Kalau untuk air diserahkan kembali ke PU. Tapi kalau saprodinya itu Kementan, termasuk juga untuk penggarap sawahnya, petaninya,” ungkapnya.

Dia bilang, bendungan yang akan digarap oleh Kementerian PU nantinya juga bukan hanya menyasar pada program swasembada pangan, namun juga energi. Di mana, ke depan itu akan dimanfaatkan pula untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Bendungan itu memang fungsinya tidak hanya untuk irigasi. Bendungan itu untuk, pertama adalah air baku, ketahanan pangan, bisa juga untuk PLTS dan sebagainya, dan juga untuk irigasi, bahkan bisa untuk wisata juga,” tandasnya.

Pada lawatannya ke Sleman, D.I Yogyakarta pada Sabtu (16/11), Diana menyampaikan bahwa indeks ketahanan air Indonesia diharapkan mencapai 200 m3/kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.

"Pembangunan bendungan yang merata sangat penting untuk optimalisasi penyediaan air irigasi guna mendukung swasembada pangan, energi baru terbarukan, dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk ketahanan air," terangnya.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Kementerian PU Genjot Pembangunan Bendungan

Diana menjelaskan, Indonesia memiliki 259 bendungan yang memberikan layanan irigasi seluas 1.271.415 ha, potensi energi listrik sebanyak 15.628 MW, dan melayani air 59,6 m3/kapita/tahun.

Adapun, Kementerian PU telah membangun 187 bendungan sampai tahun 2014, ditambah 61 bendungan yang telah dan akan diselesaikan dari 2015 hingga 2025, serta tambahan 11 bendungan baru lainnya, sehingga total 259 bendungan akan dimiliki pemerintah.

Di samping itu, Diana menambahkan, pihaknya juga akan melanjutkan pembangungan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana amanat dari Presiden Prabowo. Dia memastikan, program quick win yang telah dicanangkan di atas tak akan mengganggu timeline pembangunan proyek IKN yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui, sebelumnya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapat tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 40,59 triliun. Di mana total anggaran PUPR di tahun 2025 menjadi Rp 116,23 triliun.

Basuki menyebut, tambahan pagu anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk program quick win, program non quick win, serta untuk keberlanjutan pembangunan IKN.

Adapun penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi masuk dalam program non quick win dengan anggaran sebesar Rp 11,98 triliun. Sementara untuk keberlanjutan pembangunan IKN digelontorkan sebesar Rp 9,11 triliun.

Baca Juga: Aturan Alokasi Anggaran & Pengunaan Aset untuk Kementerian Baru Diterbitkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×