Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
Ia pun memberi gambaran, krisis akibat pandemi Covid-19 ini tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020. ”Bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” imbuh Airlangga.
Namun, pemerintah sudah menyiapkan skenario defisit anggaran dan akan mengembalikannya di tahun 2023. ”Sehingga kita punya ruang untuk melakukan stimulus fiskal maupun untuk pembiayaan,” tuturnya.
Kemudian, jika dilihat dari segi ekspor impor, neraca ekspor turun dan yang bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan.
”Tambang mengalami penurunan, kemudian oil and gas. Dari segi impor, konsumsi juga menurun banyak. Bahan baku turun. Lalu, yang menjadi catatan adalah capital juga turun, itu berarti investasi turun dan penciptaan lapangan terbatas,” kata Airlangga.
Baca Juga: Soal investasi asing, kini Indonesia juga terancam disalip Kamboja
Dari sisi penerimaan pajak sektoral, sektor pertambangan, transportasi, konstruksi dan real estate, perdagangan, manufaktur, serta keuangan mengalami penurunan.
”Jika sektor keuangan sudah terdampak, itu berarti membutuhkan langkah-langkah koordinasi pemerintah bersama BI dan OJK secara cepat. Dengan catatan, cepat dan tidak tersandung oleh aparat hukum,” tegas Menko Perekonomian.
Ia pun menyebut, ada beberapa sektor yang tertekan dampak Covid-19 namun mulai terjadi pembalikan arah seiring dengan pembukaan ekonomi, seperti otomotif dan distribusi bahan bangunan. “Memang terjadi penurunan dalam, namun ada sinyal membaik dan positif terkait dengan pembukaan ekonomi,” lanjutnya.
Dalam webinar yang diselenggarakan Hipmi yang bekerja sama dengan Kadin dan Apindo ini, Menko Airlangga pun menyinggung soal perkembangan Covid-19 di Indonesia.
“Ada standar global untuk warna wilayah. Hijau itu daerah aman, kuning itu sudah siap untuk dibuka, lalu daerah yang berbahaya itu warnanya merah, dan oranye itu bersiap-siap. Masing-masing kepala daerah di tingkat Gubernur yang menentukan wilayahnya sudah siap dibuka atau masih perlu ditutup. Kemudian seluruh data dikumpulkan di BNPB sehingga apabila ada second wave, daerah tersebut bisa ditutup kembali,” imbuh Airlangga.
Baca Juga: Sudah 75 WP dapat tax holiday, Airlangga: Rp 1.249,2 triliun investasi bisa terserap
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
