Beberkan Jasa Soeharto, Fadli Zon: Gelar Pahlawan Soeharto Sesuai Ketentuan

Senin, 10 November 2025 / 15:07 WIB

ILUSTRASI. Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penetapan gelar pahlawan nasional untuk mendiang Presiden kedua Indonesia, Soeharto sudah sesuai dengan ketentuan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penetapan gelar pahlawan nasional untuk mendiang Presiden kedua Indonesia, Soeharto sudah sesuai dengan ketentuan.

Fadli menegaskan Soeharto berjasa besar dalam perjuangan Indonesia. Hal itu juga sudah dikaji oleh tim ahli hingga akademisi.

"Terkait dengan jasa-jasa Pak Harto juga sudah dikaji," kata Fadli di Istara Kepresidenan, Senin (10/11/2025).

Fadli menyebut jasa Soeharto. Antara lain, Soeharto turut memimpin pertemputan di Ambarawa dan berhasil memukul munduru pasukan sekutu. Soeharto juga menjadi aktor utama dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, memimpin Brigade X/Wehrkreise III Yogyakarta dan berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam, hingga menjadi Komandan operasi Mandala perebutan irian barat.

Selama berkiprah menjadi presiden, Soeharto disebut berjasa dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi saat itu inflasi Indonesia yang sempat mengalami kenaikan hingga 600% pada tahun 1965.

"Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI," ujar Fadli.

Fadli juga menyebut hingga kini tidak ada bukti konkret terkait dugaan pelanggran HAM yang dilakukan Soeharto.

Fadli menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah melalui serangkaian proses, dan dipastikan sudah terbebas dengan masalah hukum.

"Jadi sudah tidak ada masalah lagi dengan hal-hal yang lain," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah mengabaikan suara penolakan masyarakat terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurut politikus PDI-P itu, pemberian gelar kehormatan tersebut seharusnya tidak dapat dilepaskan dari catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa Orde Baru.

"Sudah berapa banyak penolakan dari kelompok masyarakat bahkan dari rakyat Indonesia sendiri terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” ujar Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025).

Andreas menilai, pemberian gelar pahlawan merupakan momentum penting dalam menjaga kesinambungan sejarah dan identitas bangsa.

Oleh karena itu, pemberian gelar pahlawan nasional seharusnya tidak dilakukan atas dasar kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Jangan sampai pemberian gelar Pahlawan Nasional hanya demi kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu karena akan mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Andreas.