| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.894.000 -12.000 -0,63%
USD/IDR 16.277 31,00 0,19%
IDX 6.921 16,75 0,24%
KOMPAS100 1.006 4,01 0,40%
LQ45 765 2,87 0,38%
ISSI 229 1,07 0,47%
IDX30 393 0,04 0,01%
IDXHIDIV20 454 0,46 0,10%
IDX80 113 0,68 0,60%
IDXV30 114 0,43 0,38%
IDXQ30 127 0,13 0,10%

Beban Utang Jatuh Tempo RI Tertinggi pada 2026, Tembus Rp 833,96 Triliun

Rabu, 09 Juli 2025 / 05:30 WIB

ILUSTRASI. Karyawan membawa pasokan uang di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (9/5). Nilai utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2026 mencapai Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam periode 2025-2036.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Indonesia menghadapi beban utang jatuh tempo yang sangat besar pada tahun 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diterima Kontan, nilai utang jatuh tempo pada tahun tersebut mencapai Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam periode 2025 hingga 2036.

Jumlah ini bahkan melampaui beban utang jatuh tempo pada 2025 yang tercatat sebesar Rp 800,33 triliun.

Jika dibandingkan dengan data per 30 April 2024, angka utang jatuh tempo tahun 2026 juga mengalami kenaikan signifikan dari sebelumnya Rp 803,19 triliun.

Setelah puncak pada 2026, beban utang diproyeksikan perlahan menurun. Pada 2027, utang jatuh tempo tercatat sebesar Rp 821,60 triliun, kemudian menjadi Rp 794,42 triliun pada 2028, dan Rp 749,71 triliun pada 2029.

Lonjakan utang jatuh tempo pada 2026 sebagian besar disebabkan oleh akumulasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk di dalamnya adalah SBN hasil kerja sama burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) selama masa pandemi.

Adapun rincian jatuh tempo SBN *burden sharing* tersebut adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025, Rp 154,5 triliun pada 2026, dan Rp 210,5 triliun pada 2027.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban pembayaran ke BI sebesar Rp 208,06 triliun pada 2028, Rp 107,50 triliun pada 2029, dan Rp 56 triliun pada 2030.

Secara keseluruhan, total utang jatuh tempo pemerintah selama periode 2025–2029 diperkirakan mendekati Rp 4.000 triliun.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, memastikan bahwa pemerintah selalu memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu dan tepat jumlah.

“Enggak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun pinjaman kita tunaikan dengan baik. Dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah,” ujar Suminto.