Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merespons berbagai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kebijakan pembayaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di beberapa sekolah menggunakan fitur pembayaran dompet digital Gopay.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Baca Juga: Jumlah peserta SKD CPNS Kemenperin capai 9.724 peserta untuk 359 formasi
"Harus saya jelaskan, apa yang terjadi di penambahan fitur itu memang suatu rencana yg sudah memang direncanakan bertahun-tahun dan merupakan kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," ujar Nadiem dalam agenda Rapat Kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (20/2).
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud, itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital," lanjut dia.
Nadeim menambahkan, semua dompet digital memang akan bermain di semua jenis sektor. Baik itu restoran, sekolah swasta, warung di pinggir jalan dan sebagainya. "Itulah yang namanya digitalisasi sistem keuangan fintech namanya," jelasnya.
Nadiem menekankan, Kemendikbud terutama ia sendiri, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang akan menciptakan perbenturan kepentingan atau conflict of interest.
Baca Juga: Politisi PDIP kembali masuk ke jajaran komisaris bank BUMN, ini sosoknya!
Jadi, kebijakan ini disetbunya tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai Mendikbud, apalagi saat ini ia mencoba menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia.
Pasalnya, Nadiem mengaku telah melepaskan semua kewenangan dan posisi di dalam Gojek. Jadi, apabila ada yang mempertanyakan kebijakan mengenai pembayaran SPP ini, Nadiem mengarahkan untuk bertanya langsung kepada pihak terkait, dalam hal ini Gojek.
Lebih lanjut, Nadiem menyatakan, sejak dulu ada tiga hal yang menjadi 'harga mati' bagi dirinya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pancasila, serta integritas. Ketiga hal inilah yang menurut Nadiem tidak pernah diragukan oleh orang-orang di sekitarnya.
"Makanya kalau ada komen-komen seperti itu saya ekstra jengkel, karena itu merupakan suatu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas," paparnya.
Baca Juga: Program kartu prakerja terbuka untuk lulusan manapun
Menurut dia, sekolah bebas dalam memilih sistem metode apa yang akan digunakan untuk pembayaran biayanya, baik melalui bank ataupun dompet digital (fintech).
Jadi memang tidak ada hubungannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud apalagi dengan dirinya yang dikenal sebagai eks CEO Gojek.
"Mohon maaf kalau saya sedikit jengkel dengan komentar seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, ini namanya demokrasi dan di dalam demokrasi kita harus selalu mempertanggungjawabkan kritik apapun dari masyarakat, dan karena itu saya menjawab hari ini. Semoga pernyataan ini sudah menuntaskan isu ini," jelas Nadiem.
Baca Juga: Menteri Nadiem terbitkan surat edaran kebijakan Merdeka Belajar, apa itu?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
