| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.906.000 5.000 0,26%
USD/IDR 16.260 -19,00 -0,12%
IDX 6.904 3,46 0,05%
KOMPAS100 1.002 -1,47 -0,15%
LQ45 762 -5,14 -0,67%
ISSI 228 0,95 0,42%
IDX30 393 -2,78 -0,70%
IDXHIDIV20 453 -3,10 -0,68%
IDX80 112 -0,45 -0,40%
IDXV30 114 -0,16 -0,14%
IDXQ30 127 -1,02 -0,80%

Basuki Minta Anggaran OIKN Ditambah Rp 16,13 Triliun pada Tahun 2026, Ini Alasannya

Selasa, 08 Juli 2025 / 18:58 WIB

ILUSTRASI. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan untuk pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 16,13 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan untuk pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 16,13 triliun.

Bukan tanpa alasan, pasalnya di tahun 2026 pagu indikatif OIKN diberikan hanya sebesar Rp 5,05 triliun, sementara kebutuhan pembangunan IKN tahap II untuk tahun 2026 dicatat oleh OIKN mencapai Rp 17,08 triliun.

“Sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut maka Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 dari Rp 5,05 triliun mohon tambahan Rp 16,13 triliun,” jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (8/7).

Basuki mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran 2026 tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) lewat Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 pada 4 Juli 2025.

“2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun (pagu indikatif 2026 yang ditetapkan sebelumnya) ditambah Rp 16,13 triliun. Jadi yang tadinya (kebutuhan anggaran) Rp 17,08 triliun menjadi Rp 21,1 triliun,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Basuki menyebut, kebutuhan anggaran pembangunan IKN Tahap II mencapai Rp 48,8 triliun hingga tahun 2028. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai tahun 2028 yang telah disetujui oleh Bapak Presiden sejak Januari itu adalah Rp 48,8 triliun untuk membangun IKN tahap kedua,” terangnya.

Dalam paparannya, Basuki mengungkapkan kebutuhan anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun area perkantoran, hunian legislatif dan yudikatif serta ekosistemnya.