kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.782   14,00   0,09%
  • IDX 7.487   7,98   0,11%
  • KOMPAS100 1.158   3,64   0,32%
  • LQ45 919   5,52   0,60%
  • ISSI 226   -0,86   -0,38%
  • IDX30 474   3,44   0,73%
  • IDXHIDIV20 572   4,20   0,74%
  • IDX80 132   0,66   0,50%
  • IDXV30 140   1,11   0,79%
  • IDXQ30 158   0,84   0,54%

Basuki: Mau contoh dari saya? Buktikan harta kamu


Sabtu, 04 Januari 2014 / 10:17 WIB
Basuki: Mau contoh dari saya? Buktikan harta kamu
ILUSTRASI. Petugas melayani pemilik kendaraan untuk membayar pajak saat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu (Samsat) Banda Aceh, Aceh, Rabu (1/12/2021). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa dirinya tak menjadi contoh soal penggunaan transportasi massal, meski ada instruksi dari Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Joko Widodo.

Namun, Basuki menyatakan ada contoh lain dan jumlahnya lebih banyak yang bisa diambil masyarakat darinya. "Saya bisa kasih contoh untuk tidak korupsi, masuk kerja paling pagi, tidak telat, betul-betul kerja, dan pulang paling telat," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Basuki mengatakan ada lebih banyak tindakan dan sikapnya yang juga bisa menjadi teladan alih-alih sekadar menggunakan angkutan umum satu kali dalam satu bulan. "Kegila-kerja-an" Basuki terbukti dengan belum datangnya staf pengamanan dalam Balaikota ketika dia datang. Dia mencontohkan pula olahraga rutin satu jam tiap hari.

Soal anggaran dan keberanian melakukan pembuktian terbalik, sebut Basuki, juga adalah contoh tindakannya yang layak diteladani pula. "Biaya hidup dan pajak sesuai. Itu namanya teladan. Saya menantang itu. Kalau mau contoh (dari saya), buktikan harta kamu," kata Basuki.

Seperti diberitakan sebelumnya, Basuki menolak menjalankan Instruksi Gubernur DKI Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi PNS. Jokowi mencontohkan pelaksanaan instruksi itu dengan mengayuh sepeda dari rumahnya menuju Balaikota, sementara Basuki tetap mengendarai mobil dinasnya.

Ada alasan lain lagi disebutkan Basuki untuk penolakannya menjalankan instruksi itu. Menurut dia, instruksi tersebut rentan disalahgunakan para pejabat untuk pencitraan di media massa. Basuki menegaskan pernyataannya ini bukan terkait Jokowi, terutama soal pencitraan.

Contoh pencitraan, sebut Basuki, bisa dilihat pada banyak pemilu kepala daerah. Banyak pasangan calon, ujar dia, yang tiba-tiba menyenangi hal tertentu meskipun tak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Ada yang tiba-tiba naik angkutan umum kemana saja, makan di warung tegal, dan sebagainya.

Namun, terlepas dari semua penjelasan itu, Basuki mengakui dia tak terbiasa menumpang angkutan massal seperti bus atau angkutan kota. Dia pun jarang bersepeda.

"Sampai hari ini, saya belum pernah naik busway karena penuh terus. Untuk apa saya naik busway? Saya enggak suka pura-pura suka naik bus. Kalau saya enggak suka, lebih baik enggak," ujarnya. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×