Reporter: Hans Henricus | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan 10 proyek prioritas untuk masuk dalam program kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP). Bappenas akan mengusulkan proyek-proyek itu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan bertugas menawarkannya kepada para investor (front office).
Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Deddy Priatna, saat ini, ada 10 proyek yang masuk kategori siap atau ready to offer. "Nantinya, BKPM yang akan memilih dari 10 proyek itu, mana saja yang ditawarkan kepada investor," ujar Deddy usai rapat tentang PPP di Istana Wakil Presiden, Rabu (28/7).
Deddy menyebut,beberapa proyek yang siap itu antara lain: proyek pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo, Bali, proyek jalur kereta api bandara Soekarno Hatta, dan proyek PLTU di Jawa Tengah. Selain itu ada pula,proyek pipanisasi air minum dari Jatiluhur dan instalasi air minum di Maros.
Catatan saja, pemerintah telah menyusun skema front office dan back office untuk menawarkan proyek-proyek tersebut. BKPM akan berfungsi sebagai petugas marketing proyek PPP yang sudah siap ditawarkan (front office). Sedangkan Kementerian lainnya akan menjadi back office yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan proyek, serta menentukan lokasi.
Untungnya, investor tidak perlu mendatangi kementerian sektoral untuk mengurus perizinan tertentu. Sebab, seluruhnya diselesaikan melalui satu pintu di BKPM. "Nanti akan ada pejabat penghubung dari Kementerian tertentu di BKPM yang mengurus hal itu," kata Deddy.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta skema front office dan back office diiringi dengan penambahan jumlah proyek yang siap tender dan sudah matang.
“Proyek yang ditawarakan juga harus benar-benar siap, jangan sampai macet di tengah jalan,” ujar juru bicara Wapres Yopie Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
