Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, daya saing sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal.
Berdasarkan global competitiveness report tahun 2019 oleh World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia berada pada tingkat 50 dari 141 negara. Hal ini masih sedikit dibawah Malaysia dan Thailand. Serta Singapura yang berada di peringkat pertama.
Suharso mengatakan, dampak pandemi Covid-19 memberi tekanan yang besar pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Sebagai informasi, pada periode Agustus 2020 terdapat sekurang-kurangnya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 dan tingkat angka pengangguran terbuka 7,07 % atau sebanyak 9,77 juta orang menganggur.
Baca Juga: Menaker: Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan
"Tingkat pengangguran terbuka masih didominasi lulusan SMK yang seyogyanya merupakan calon tenaga kerja yang siap pakai," ujar Suharso dalam diskusi virtual, Selasa (25/5).
Selain itu, pandemi covid-19 juga menekan sektor informal di mana mayoritas pekerja di sektor informal yang memiliki produktivitas yang rendah pada akhirnya kian menurunkan daya saing.
Akses kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas atau penduduk daerah tertinggal terhadap kesempatan kerja yang berkualitas juga masih rendah.
"Mayoritas mereka masih bekerja di sektor informal karena sulit mengakses lapangan kerja formal," terang dia.
Suahrso menerangkan, mega tren dunia seperti dinamika perubahan demografi, perkembangan teknologi yang cepat, pembangunan ekonomi hijau, sesungguhnya memberi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing secara responsif dan adaptif.
Merespon berbagai tantangan tersebut, upaya pembangunan sumber daya manusia dilakukan secara holistik dan terintegrasi.
"Salah satu pra syarat yang harus dipenuhi adalah tersedianya sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas sebagai bagian upaya reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi kita," ujar dia.
Baca Juga: Menko Airlangga klaim program Kartu Prakerja kurangi banyak pengangguran
Suharso menuturkan, pengembangan sistem informasi pasar kerja Indonesia akan mencakup empat fungsi utama. Yaitu bimbingan karir, job masif, analisis pasar kerja dan basis kebijakan publik.
Keempat fungsi sistem informasi pasar kerja tersebut harus dapat disediakan dengan baik sehingga masyarakat bekerja dan mencari kerja dapat memperoleh manfaat.
Ia mengatakan, sistem informasi pasar kerja yang baik tentunya dapat terjadi intervensi kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan hingga lebih tepat sasaran.
"Pengembangan sistem informasi pasar kerja inilah yang diharapkan akan menghasilkan data dan informasi ketenagakerjaan yang kuat dan akurat," tutur Suharso.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, upaya pembangunan ketenagakerjaan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan memiliki sejumlah tantangan yang cukup serius. Pertama tantangan pertumbuhan ekonomi nasional yang di masa pandemi Covid-19 belum menggembirakan.
Kedua, tantangan digitalisasi. Menurut Anwar, tantangan digitalisasi tidak semata persoalan menerapkan infrastruktur digital atau meng-online kan yang offline.
Melainkan semakin pentingnya data dan informasi yang tersedia secara digital sebagai pertumbuhan atau perkembangan tata kelola bisnis, pemerintahan ataupun kepentingan yang lebih luas.
"Inilah mengapa majalah the economist di tahun 2017 mengatakan bahwa data dan informasi pda era digital sekarang ini adalah minyak yang baru atau new oil," ujar Anwar.
Kemudian, untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan adanya 9 lompatan besar. Hal itu meliputi reformasi birokrasi, ekosistem digital yang siap kerja, transformasi balai - balai latihan kerja, link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta mudan dan perluasan pasar kerja luar negeri.
Anwar menambahkan, salah satu kerangka terobosan dalam 9 lompatan tersebut adalah adanya unit kerja di bawah koordinasi sekretariat jenderal yang dikenal dengan pusat pasar kerja sebagaimana yang tertuang dalam Permenaker no 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian.
"Kalau kita lihat apa yang dilakukan pusat pasar kerja saat ini masih dalam kondisi yang masih di tingkat awal atau dasar. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kerja bersama kita untuk kita memiliki sebuah pusat pasar kerja yang akan menjadi sebuah ruang interaksi yang sangat efektif antara penerima dan pemberi kerja dan juga berbagai pemangku kepentingan lain, terkait dengan ketenagakerjaan," jelas dia.
Baca Juga: Buka Musrenbangnas, Jokowi tekankan pemulihan ekonomi
Anwar menerangkan, adanya pusat pasar kerja, selain merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang program penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan, khususnya terkait dengan manfaat akses informasi kerja dan pelatihan kerja. Akan tetapi juga akan menjadi ajang bagi bertemunya bagi penerima dan pemberi kerja.
Ia berharap pusat pasar kerja ke depannya akan mampu menjadi wadah bagi terlahirnya ekosistem kerja labour market scientist atau labour market analyze. Pusat pasar kerja tidak hanya berkutat dengan persoalan informasi dan placement, namun juga menjadi navigator ke mana kebijakan ketenagakerjaan akan melangkah.
Hal tersebut hanya bisa tercpai jika pusat pasar kerja dapat menerapkan prinsip - prinsip big data sehingga dapat mendeteksi secara dini dinamika pasar tenaga kerja Indonesia dan dunia.
"Inilah mengapa pusat pasar kerja ke depannya memerlukan labour market scientist atau labour market analyze yang menguasai teknik - teknik digital," tutur Anwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
