kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bappenas: Jokowi tidak setuju dana aspirasi


Rabu, 24 Juni 2015 / 16:16 WIB
Bappenas: Jokowi tidak setuju dana aspirasi


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Istana dikabarkan tidak menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai anggaran untuk dana aspirasi. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago keberadaan dana aspirasi tidak sesuai dengan rencana dan visi-misi presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jadi, pemerintah harus konsisten dengan program kerja yang telah dibuat. Apalagi, keberadaan dana aspirasi tidak sesuai dengan fungsi DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan, membahas anggaran dan legislasi.

"Lebih baik kita sama-sama melakukan tugas sesuai fungsinya," ujar Andrinof, Rabu (24/6) di Istana Negara, Jakarta.

Meski menyatakan ketidaksetujuannya, Istana memang tidak secara tegas akan menolak usulan tersebut. Bahkan Andrinof juga bilang mengenai polemik dana aspirasi ini bakal dibicarakan kembali antara pemerintah dengan DPR.

Apalagi, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 memang masih dalam proses pembahasan di DPR. Andrinof hanya mengingatkan, jumlah dana aspirasi yang diusulkan memang cukup besar, dengan anggaran Rp 50 miliar per anggota, maka total dana aspirasi yang harus disediakan bisa mencapai lebih dari Rp 11 triliun.

Andrinof khawatir dana sebesar itu bisa menguap begitu saja. Padahal jika disalurkan melalui program yang jelas, dampaknya terhadap pembangunan akan cukup besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×