Reporter: Irma Yani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menggenjot investasi langsung dari berbagai negara kelihatannya akan terus berjalan lancar. Lihat saja, baru-baru ini Austria telah menyatakan minatnya untuk turut serta dalam salah satu pembangunan proyek milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Salah satunya ke infrastruktur untuk PLTA di Sungai Tondano," kata Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna, Selasa (9/11).
Sayang, Dedi enggan memaparkan berapa nilai proyek tersebut. "Belum masih studi di sana, mana saja yang bisa dibangun sebagai PLTA. Satu lagi, kita kan di Sungai Tondano juga punya PLTA Tonsea lama, ini sudah sejak dari zaman Belanda, itu juga mau direhabilitasi. Itu juga mau di studi," ucapnya.
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan pun membenarkan Austria telah menyatakan minatnya untuk mendanai pembangunan proyek di wilayah Sulawesi Utara itu. "Di Sungai Tondano itu kan ada Tonsea lama, Tonsea baru yang direhabilitasi dan Sawangan yang akan dibangun," kata Dahlan kepada KONTAN.
Untuk pembangunan PLTA di Sungai Tondano itu, menurut Dahlan nilainya mencapai sekitar US$ 60 juta. "Ini memang kecil, pembangunan proyek PLTA sekitar 5 x 2 megawatt hingga 9 x 2 megawatt," jelasnya.
Dahlan berharap, pembangunan dan rehabilitasi PLTA di Sulawesi Utara itu dapat terlaksana secepatnya pada pertengahan tahun 2011 mendatang. Sedangkan penyelesaian proyek diharapkan dapat rampung dalam 3 tahun atau di tahun 2013. "Antara pertengahan atau akhir tahun, kita berharap tahun depan sudah dimulai. Karena kita ingin Tonsea lama, Tonsea baru atau Sawangan ini bisa menghasilkan total 50 mw hingga 60 mw," jelasnya.
Dahlan juga menjelaskan, pendanaan proyek itu 20%-nya akan berasal dari kas PLN, baru sisanya sebesar 80% merupakan pendanaan pihak Austria. "Austria kan dikenal juga punya produk peralatan listrik, apakah sistem, trafo, transmisi, atau turbin. Silakan mereka berbisnis di Indonesia asal ikuti prosedur yang ada," kata Dahlan.
Namun, rencana pendanaan tersebut baru sebatas komitmen non formal. "Rabu (10/11) ini akan ada pertemuan delegasi Presiden dengan BUMN, swasta dan Pemerintah. Tapi, mereka hampir pasti sudah menyatakan kesediaannya, hanya memang belum teken MOU," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
