Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, menghormati berbagai saran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin mundur di tengah polemik ijazah yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Saran itu diketahui disampaikan Prabowo kepada Gibran, saat bertemu sekitar 2,5 jam, pada Selasa (10/11/2026).
"Pada prinsipnya, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati," kata Bahlil, sebelum acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Respons Niat Gibran Mundur dari Wapres, Ini Katanya
Bahlil mengakui tidak mengetahui pembicaraan apa saja yang dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut, mengingat dirinya tidak berada di lokasi.
Namun, ia akan mengecek lebih lanjut kesimpulan akhir atas dinamika yang terjadi.
"Apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa," tutur Bahlil.
Ia mengungkapkan belum bertemu lagi dengan Gibran sehingga tidak ada komunikasi.
Di sisi lain, Bahlil enggan menanggapi lebih jauh terkait potensi Golkar memberikan opsi nama pengganti Gibran, jika putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu benar-benar mengundurkan diri.
"Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden," tegas dia.
Baca Juga: Menakar Dampak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran Terhadap Perekonomian
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.
"Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
