Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
BANDUNG. Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 60 miliar buat Badan Standardisasi Nasional (BSN). Duit ini untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri lewat berbagai pengujian mutu produk.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Eddy Abdurrahman mengatakan, anggaran untuk BSN tersebut telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atawa RAPBN-P 2010. "Dana ini nanti juga dipakai untuk Program Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)," kata Eddy di Bandung, akhir pekan lalu.
Menurut Eddy, tantangan Indonesia semakin berat di era perdagangan bebas. Untuk itu, perlu ada standarisasi dalam berbagai pengujian produk. Makanya, perlu banyak dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti laboratorium fisik untuk kegiatan uji syarat mutu.
Eddy mengungkapkan, dana yang diberikan pemerintah itu hampir dua kali lipat yang diminta BSN. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan dampak negatif dari Kerjasama Perdagangan Bebas antara ASEAN dan China (AC-FTA).
Harapannya, "Produk-produk dalam negeri bisa meningkat daya saingnya," ujar Bekas Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
Dari duit sebesar Rp 60 miliar tersebut, menurut Edy, sebanyak Rp 35 miliar akan dialokasikan untuk program Gerakan SNI. Sedang sisanya yang sebesar Rp 25 miliar akan diberikan kepada pihak-pihak yang akan mengembangkan syarat mutu.
"Anggaran BSN tersebut untuk mendorong penerapan SNI. Selain itu, juga akan digunakan untuk strategi menghadapi AC-FTA," kata Edy.
Saat ini, Eddy menjelaskan, ada 97 produk yang wajib lulus uji SNI. Di antaranya adalah helm, baja, elektronik, lampu hemat energi, kimia, dan semen.
Sebelumnya, Kepala BSN Bambang Setiadi mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 34 miliar. Beruntung, pemerintah malah mengalokasikan dana hampir dua kali lipatnya, yakni Rp 60 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
