Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah menilai keberadaan Badan Cyber Nasional (BCN) sudah mendesak. Sebab, setiap hari ancaman serangan dari dunia maya semakin kuat terhadap situasi keamanan dalam negeri.
Bukan hanya itu, ancaman serangan dari dunia maya juga bisa melumpuhkan perekonomian nasional. Untuk mengantisipasi hal itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhi Pudjianto, pihaknya akan mempercepat pembentukan BCN.
Ia bilang, presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah menagih draft Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan BCN ini. Namun, hingga kini penyusunannya masih belum rampung. Rencananya dalam beberapa bulan ini, Menkopolhukam akan segera menyerahkan draft Perpres pembentukan BCN kepada Jokowi.
Adapun BCN ini merupakan lembaga koordinasi yang mensinergikan sistem keamanan cyber nasional. "Selama ini sistem keamanan cyber masih terpisah2 di masing-masing intansi," ujar Tedjo, Rabu (3/6) di Jakarta.
Lembaga ini nantinya akan berada langsung dibawah presiden, seperti halnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau badan lainnya. Mengenai personil, pemerintah akan membentuk panitia seleksi untuk menjaring Kepala BCN dan anggotanya.
Ia mencontohkan Industri penerbangan di bawah naungan Kementerian Perhubungan (kemenhub) memiliki sistem sendiri. Begitupun dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, serta Industri Perbankan. Nantinya semua instansi ini akan terkoordinasi.
Dengan koordinasi akan memudahkan pemerintah dalam menanggulangi serangan cyber yang sulit terduga. Menurutnya, perang cyber saat ini memang semakin marak dilakukan oleh berbagai Negara.
Bahkan, Menkopolhukam berencana akan memasukan anggaran khusus untuk BCN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. "Kita usahakan sudah masuk anggarannya di APBN 2016," kata Tedjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
