Awas! Email pejabat negara rawan disadap

Sumber: Reuters | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Surat elektronik alias email milik pejabat Negara di Asia termasuk Indonesia ternyata rawan untuk disadap, terutama jika manggunakan akun email milik penyedia jasa email gratis asal Amerika Serikat (AS) seperti Yahoo dan Gmail.

Reuters memberitakan, arus lalu lintas e-mail yang memakai akun email Yahoo dan Gmail bisa dipantau oleh Badan Keamanan Amerika Serikat (AS) atau National Security Agency (NSA ). Berita ini pantas bikin khawatir pejabat negara di Indonesia, terutama mereka yang sering berkirim surat rahasia melalui akun email Gmail atau Yahoo.

Berdasarkan penelusuran KONTAN, banyak pejabat di Indonesia masih mencantumkan akun email gratisan itu untuk layanan berkomunikasi.  Dari penelusuran KONTAN, sejumlah pejabat perdagangan yang ditempatkan sebagai atase perdagangan di luar negeri  mencantumkan layanan email kontak mereka dengan akun Yahoo dan Gmail.

Selain itu, Reuters juga menemukan adanya kartu nama pejabat Indonesia di luar negeri yang menggunakan layanan email Yahoo atau Gmail di kartu namanya. Tak hanya itu, ada peneliti yang sering berkomunikasi dengan kepolisian atau pihak keamanan Indonesia melakukan komunikasi melalui akun Gmail atau Yahoo dengan pejabat di Indonesia.

Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui akan hal tersebut. Namun begitu, kata Gator, banyak pejabat negara sudah mengetahui pemakaian akun email gratis itu rawan untuk disadap.

Akan tetapi, Gatot mengeluhkan sulitnya meminta pejabat negara menggunakan akun email resmi pemerintah. "Kadang-kadang kami mengalami kesulitan mengirim besar e-mail dengan foto, file atau video yang lampiran, dan dipaksa untuk menggunakan account e-mail publik. Tetapi kami telah menegaskan, e-mail publik tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sangat rahasia," kata Gatot.

Tidak banyak pilihan

Marek Bialoglowy, salah satu konsultan keamanan yang berbasis di Jakarta yang juga kepala kantor teknologi di ITSEC Asia bilang, banyak pejabat pemerintahan tidak memiliki pilihan lain dalam menggunakan layanan email.  

"Pegawai pemerintah di negara-negara Asia-Pasifik sering meminta mengirim e-mail ke akun Gmail atau Yahoo, karena e-mail resmi menolak menerima lampiran besar,” kata Baloglow kepada Reuters.

Tidak hanya pejabat Indonesia, banyak pejabat di Asia juga masih menggunakan akun Gmail dan Yahoo untuk berkomunikasi. Ini terlihat dari konferensi ekonomi yang di gelar di Bangkok yang dihadiri oleh pejabat negara Asia.

Dari 33 pejabat negara tersebut, ada 20 pejabat mencantumkan alamat akun email Gmail, Hotmail atau Yahoo pada kartu nama mereka. Namun, sebagian negara di Asia sudah mengantisipasi adanya risiko penyadapan akun email publik tersebut, seperti yang dilakukan oleh Singapura.

Negara Jiran tersebut sudah tegas mengatur komunikasi melalui email, karena pejabat senior wajib komputer yang terpisah untuk mengakses Web dan untuk komunikasi internal. Begitu juga di Jepang, kementerian pertahanan Jepang melarang pejabat menggunakan transmisi informasi melalui layanan e-mail berbasis web.  "Ada aturan untuk tidak menggunakan layanan Gmail dan Yahoo," kata Masaru Sato, Direktur Divisi Pemberitaan International di Kementerian Luar Negeri Jepang.

Perlu diketahui, penyadapan akun email publik seperti Gmail dan Yahoo itu diketahui setelah eks konsultan CIA, Edward Snowden membongkar informasi adanya pengintaian yang dilakukan pemerintah AS lewat program Prism.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News