Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
Proses verifikasi hingga penetapan status kepegawaian tersebut, BKN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi PNS.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo: Perpanjangan sistem kerja di rumah bukan untuk libur
Sejumlah langkah teknis penetapan status tewas bagi PNS ini, menurut Plt. Karo Humas BKN, meliputi: Pertama, BKN akan berkoordinasi dengan masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi dan mendorong mereka untuk menyampaikan surat usul penetapan tewas bagi ASN di lingkungan instansinya yang meninggal dalam/karena bertugas penanganan Covid-19 kepada BKN.
Kedua, BKN akan memverifikasi dan memvalidasi usul tewas yang disampaikan Instansi sesuai dengan kriteria dan prosedur teknis yang ditetapkan dalam Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016. Ketiga, berdasarkan hasil tersebut BKN akan memberikan rekomendasi “Memenuhi/Tidak Memenuhi Kriteria Tewas”.
Sesuai PP 70 Tahun 2015, ASN yang dinyatakan Tewas akan mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa santunan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa yang diberikan kepada ahli waris.
“Selain itu sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 tahun 2002, Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Tewas, diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi,” ujar Paryono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
