kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Asing Lepas SBN, Utang Luar Negeri Pemerintah Turun Jadi US$ 192,2 Miliar


Rabu, 15 Mei 2024 / 11:02 WIB
Asing Lepas SBN, Utang Luar Negeri Pemerintah Turun Jadi US$ 192,2 Miliar
ILUSTRASI. Pembangunan infrastruktur yang digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bekasi, Rabu (17/4). KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pada kuartal I-2024 mengalami penurunan. Posisi ULN pemerintah pada kuartal I-2024 tercatat sebesar US$ 192,2 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar US$ 196,6 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9% secara tahunan (year on year/YoY), setelah tumbuh 5,4% YoY pada kuartal sebelumnya.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan, penurunan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Rabu (15/5).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Menjadi US$ 403,9 Miliar pada Kuartal I 2024

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah).

Kemudian Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3%), Jasa Pendidikan (16,9%), Konstruksi (13,7%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%). 

Erwin menyebut, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×