Reporter: Rika | Editor: Edy Can
NUSA DUA.ASEAN akan semakin terlibat dalam kerja sama internasional. KTT ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya di Bali akan menghasilkan Deklarasi Bali. Deklarasi Bali akan menentukan langkah integrasi ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa (Global Community of Nations) selama tahun 2012-2020. Di antaranya, ASEAN akan menambah cakupan kerja sama dengan PBB.
Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Djauhari Oratmangun mengatakan ASEAN akan memperluas hubungan antara ASEAN dan PBB di bidang keamanan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. "Karena itulah Sekjen PBB Ban Ki Moon akan datang ke pertemuan ASEAN ini," tuturnya Senin malam (14/11). Selama ini hubungan ASEAN dengan PBB masih terbatas, misalnya ASEAN cuma menggandeng United Nations Development Programme (UNDP) sebagai partner sektoral.
Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Ngurah Swajaya menambahkan, hubungan Indonesia dan PBB saat ini baru berupa kemitraan. Dengan Deklarasi Bali, hubungan itu akan diperdalam menjadi berbentuk kemitraan komprehensif dengan bidang kerja sama yang lebih luas dan otomatis pendanaan yang lebih besar.
Selain Deklarasi Bali, KTT ASEAN itu nantinya juga akan menghasilkan dokumen kerja sama baru antara lain dengan Amerika Serikat dan Deklarasi KTT Asia Timur mengenai Prinsip Hubungan yang saling menguntungkan, dan Deklarasi ASEAN Connectivity.
Dalam pertemuan persiapan kemarin (14/11), para pejabat tinggi ASEAN juga membahas rencana pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi (ASEAN Institute for Peace and reconciliation), pelaksanaan Deklarasi Tata Perilaku di Laut China Selatan, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation), Forum Maritim ASEAN, target tahunan pengembangan komunitas ASEAN, dan kerja sama kawasan dalam mengatasi banjir.
Zona Bebas Nuklir ASEAN
Kemarin, pertemuan pejabat tinggi ASEAN juga membahas protokol Zona Bebas Senjata Nuklir ASEAN (SEANWFZ). Pada 15 November di pertemuan puncak ASEAN, Komisi SEANWFZ akan bertemu langsung dengan lima negara pemilik senjata nuklir atau Nuclear Weapon States (NWS) yaitu Inggris, China, Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis.
ASEAN ingin agar kelima negara yang disebut juga P5 itu mendukung dan mengakui protokol SEANWFZ. Pertemuan berupa Direct Consultation di Bali merupakan yang ketiga kalinya dalam 6 bulan terakhir. Dua pertemuan lainnya telah dilakukan di Jenewa dan New York.
"Pertemuan direct consultation yang 3 kali itu sudah perkembangan bagus. Karena pembahasan ini sudah berjalan sekitar 10 tahun," kata Djauhari Oratmangun, Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
