Sumber: Antara | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan terkait hilirisasi mineral, namun bukan termasuk batubara dalam rapat terbatas yang dilakukan hari ini, (10/1). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan, ada enam poin yang disebutkan.
Pertama, semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar.
Kedua, peningkatan penerimaan negara harus dipertimbangkan dalam setiap pembuatan aturan atau kebijakan. Ketiga, harus dipertimbangkan juga terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jangan sampai ada kegiatan pertambangan mineral yang tutup atau tidak membuat hilirisasi sehingga kesempatan kerja justru menghilang.
Keempat adalah harus ada dampak yang positif dan signifikan baik bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Jangan sampai ada kebijakan yang membuat menurun pendapatan per kapita atau pun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," kata Jonan.
Selanjutnya, yang kelima terkait dengan iklim investasi. Tidak mungkin semua kemakmuran ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat stabil semua diciptakan dari APBN, sehingga membutuhkan banyak dari investasi swasta.
Keenam bahwa divestasi (pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang) bagi investasi asing di bidang pertambangan harus dilakukan. "Sebisa mungkin divestasinya dapat mencapai 51%, karena ini perlu dan semangat untuk menjadikan penguatan nasional," kata Mantan Menteri Perhubungan tersebut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa cadangan mineral dan batubara (minerba) RI akan habis sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan kalkulasi atau perhitungan cermat.
"Diprediksi 83 tahun mendatang sudah akan habis," katanya. Presiden menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam baik mineral maupun batubara harus betul-betul dihitung dan dikalkulasi dengan cermat.
"Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsipnya di situ, dan pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, memperhatikan lingkungan hidup dan yang lebih penting keberpihakan kepada kepentingan nasional kita," kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam ratas itu antara lain Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan.
Selain itu Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno.
(Afut Syafril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
