Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengamini persoalan regulasi lagi-lagi bikin susah. Menyambung keluhan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet, Senin (24/7) kemarin.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, masih ada aturan dalam bentuk peraturan menteri di kementerian yang menghambat investasi. Yang justru tak sejalan dengan harapan Jokowi.
“Malah bikin tidak karuan. Setelah pemerintahan Presiden Jokowi bikin 15 paket kebijakan, praktiknya malah kontraproduktif,” katanya kepada KONTAN.
Dia juga mengungkapkan bahwa terkadang peraturan menteri di kementerian lebih mahakuasa daripada peraturan yang berada di atasnya. Menurut Hariyadi, meski peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tetapi peraturan teknis sendiri adanya di peraturan menteri.
“Teknisnya di permen. Di lapangannya untuk pelaksanaan. Contohnya yang terakhir, pengaturan di kementerian lingkungan hidup. Mereka sempat mengatur semua yang berbahan kayu harus menunjukkan kayu itu asal usulnya dari mana,” ujar Hariyadi.
Ia menjelaskan, pengusaha yang bergerak di industri baterai menggunakan semacam kertas yang turunan dari kulit kayu, “Lalu mereka diminta buktiin itu dari mana. Banyak semacam begitu yang buat industri makin susah bukan efisien,” kata dia.
Contoh lainnya menurut Hariyadi ditemukan di Kementerian KKP yang akhirnya industrinya berguguran. ‘Cantrang tuh, kalau dengar ahli-ahli kelautan, itu hal yang lumrah di dunia,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara jelas menyebut, dua kementerian yang bermain-main soal izin investasi; Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Dalam satu dua bulan ini, saya lihat masih ada peraturan menteri yang menghambat, investasi. Tolong itu diberi catatan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
