Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 akhirnya disetujui untuk disahkan sebagai Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/7).
Dalam postur APBN-P 2017, pemerintah mamatok pendapatan negara sebesar Rp 1.736,1 triliun, turun dari pagu dalam APBN 2017 Rp 1.750,3 triliun. Sementara itu, belanja negara dipatok sebesar Rp 2.133,3 triliun atau naik Rp 52,8 triliun dari pagu dalam APBN 2017.
Dengan peningkatan belanja negara tersebut, mendorong pelebaran defisit anggaran pemerintah menjadi 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya 2,41% dari PDB. Tambahan belanja tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan anggaran belanja pemerintah tersebut kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini akan positif. Sebab, kontribusi pengeluaran pemerintah mencatat kontraksi 0,1% year on year (YoY).
"Tahun ini (kontribusi) pemerintah lebih positif sekitar 4% YoY," kata Sri Mulyani di DPR, Kamis (27/7) sore.
Di sisi lain, ia memperkirakan kontribusi komponen lain terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup baik. Konsumsi rumah tangga, diperkirakan Sri Mulyani masih bisa tumbuh di atas 5% di tahun ini.
Begitu juga dengan kinerja ekspor yang selama semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja yang cukup kuat sehingga sepanjang tahun ini diperkirakan Sri Mulyani bisa tumbuh 7%-8%.
"Kami tetap berharap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup kuat momentumnya di semester kedua tahun ini," tambah Sri Mulyani.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan perubahan APBN tahun ini bertujuan untuk memberikan sinyal positif untuk ekonomi dan meningkatkan optimisme terhadap kondisi ekonomi Tanah Air.
Dengan optimisme tersebut, pemerintah berharap masyarakat mau melakukan konsumsi dan swasta mau melakukan investasi.
"Kalau angka anggaran kredibel ini bisa dikerjakan, bisa dipenuhi, belanja bisa disalurkan, defisitnya terjaga, utangnya terukur sesuai apa yang sudah direncanakan, kemudian dengan inflasi yang stabil itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat," kata Suahasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
