kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.606.000   15.000   0,94%
  • USD/IDR 16.290   50,00   0,31%
  • IDX 7.257   75,31   1,05%
  • KOMPAS100 1.072   13,85   1,31%
  • LQ45 846   11,73   1,41%
  • ISSI 216   3,00   1,41%
  • IDX30 435   5,37   1,25%
  • IDXHIDIV20 520   7,40   1,44%
  • IDX80 122   1,62   1,34%
  • IDXV30 124   0,62   0,50%
  • IDXQ30 143   2,07   1,47%

Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Tahan Harga BBM Bersubsidi


Kamis, 27 Juni 2024 / 23:56 WIB
Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Tahan Harga BBM Bersubsidi
ILUSTRASI. Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Pertamina, Tangerang Selatan, Rabu (29/5/2024). Pertamina Patra Niaga menyatakan, konsumsi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) atau Pertalite akan berkisar 32,1 juta kiloliter hingga 32,2 juta?kl di 2025. Angka tersebut naik dari konsumsi Pertalite di 2024 yang diperkirakan mencapai 31,60 juta kiloliter.?(KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah jangan terburu-buru menaikan harga jual BBM bersubsidi atau Pertalite menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. 

Mulyanto minta Pemerintah sebaiknya fokus mencari solusi pelemahan nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. Ia menilai masih banyak upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN tanpa menaikan harga jual BBM bersubsidi. 

"Pemerintah jangan cari kesempatan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Karena indikator objektif lain dalam pembentukan harga jual BBM bersubsidi masih positif," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6).

Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Belum Ada Pembahasan Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Mulyanto menjelaskan, saat ini tren harga minyak mentah dunia cukup stabil dikisaran harga US$ 81 per barel. Padahal  di awal Oktober 2023 mencapsi US$ 90 per barel.

Sementara itu asumsi makro ICP tahun 2024 sebesar US$ 82 per barel. Dengan demikian harga minyak dunia yang ada masih di bawah asumsi makro ICP. 

"Kami maklumi bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini terjadi dapat mempengaruhi harga jual BBM bersubsidi. Karena kebijakan ini akan menyebabkan inflasi yang membuat kondisi ekonomi kian terpuruk," terang Mulyanto

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik itu subsidi dan non subsidi hingga Juni 2024.

Baca Juga: Kemenkeu Terima Tagihan Kompensasi Energi Pertamina & PLN Capai Rp 53,8 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, keputusan tersebut disepakati dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik , tidak ada kenaikan BBM sampai dengan juni, baik itu subsidi dan non subsidi,” tutur Airlangga kepada awak media, Senin (26/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Bond Voyage Mastering Strategic Management for Business Development

[X]
×