Anggota DPR: sengketa lahan rawan terjadi di 13 titik lain

Reporter: Eka Saputra | Editor: Cipta Wahyana

JAKARTA. Ibarat bom waktu, sengketa lahan, menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat negeri ini. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin mengungkapkan, sengketa lahan yang terjadi Lampung, Sumatera Selatan, Riau, serta Nusa Tenggara Barat baru-baru ini hanyalah beberapa kasus dari sekian banyak kasus sengketa lahan di Indonesia. Menurut informasi yang ia peroleh, setidaknya, masih ada 13 titik lahan lain yang berpotensi menimbulkan konflik serupa.

"Masalah-masalah sengketa ini terjadi karena penguasaan lahan, masalah batas, serta tumpang tindihnya perizinan yang dikeluarkan pemerintah,"
ujarnya di Gedung DPR (29/12).

Adapun 13 titik yang dimaksud Hasanuddin adalah: masalah lahan sawit di Belitan Hilir, Kalimantan Barat, lahan yang digunakan untuk wilayah wisata Gili Terawangan NTB, sengketa lahan warga TNI AU Garut Selatan dan di Rumpin, sengketa tanah di Kebumen, sengketa lahan PT Permata Hijau Pasaman di Jorong Maligi, Sasak, Sumatera Barat, sengketa lahan sawit di Tenggarong, Kalimantan Timur, sengketa lahan sawit Muara di Kalimantan Timur, dan masalah lahan sawit Malimping, Banten.

Selanjutnya adalah masalah lahan Bintang Delapan Mineral di Morowali, Sulawesi Tengah, sengketa lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sengketa lahan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sengketa lahan Cita Palu Mineral di Tolitoli, Sulawesi Tengah, dan sengketa lahan PT Cita Palu Mineral di Poboya, Palu.

"Selain itu saya memperoleh info, potensi serupa juga bisa terjadi di Sumatera Utara. Namun, ini belum bisa saya sampaikan, masih harus mendalaminya. Mungkin, saya akan memeriksa ke sana dalam waktu dekat ini. Ini saya sampaikan biar saya enggak dibilang provokator. Jadi memang ada infonya," tegas Hasanuddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News