Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengatakan, pemerintah harus membuat peraturan tertuli tentang pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (8/10) lalu. Mantan Wakil Kapolri ini beralasan, gesekan antar lembaga penegak hukum sering terjadi.
Menurutnya, peraturan tertulis ini juga dibutuhkan untuk menghindari friksi-friksi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian. "Peraturan tertulis itu bisa berbentuk peraturan pemerintah atau yang lainnya. Yang paling penting, semangat untuk membasmi korupsi dan anti korupsi harus yang utama," kata Adang, Selasa (9/10).
Dengan adanya peraturan tertulis, Adang mengatakan para pelaksana pembasmi korupsi di lapangan memiliki semangat pemberantasan korupsi yang tinggi. Selain itu, dia mengatakan peraturan ini menjadi payung keberanian untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa terbebani konflik yang akan terjadi.
Senin (8/10) lalu, SBY menyampaikan sejumlah solusi untuk mengakhiri ketegangan antara KPK dengan Polri. Salah satunya menyerahkan penanganan kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM yang ditangani polri ke KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
