Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta cepat Jakarta – Bandung (KCJB) telah disepakati senilai US$ 1,2 miliar.
Pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan pinjaman sebesar US$ 560 juta ke China Development Bank (CDB) dengan bunga pinjaman 3,4% dengan tenor pinjaman 30 tahun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, menyebut pihak China ingin penjaminan utang dilakukan melalui APBN. Sedangkan pemerintah Indonesia ingin penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Kita jelaskan kalau (penjaminan utang) dari APBN prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).
Baca Juga: Polemik Penjaminan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, pinjaman tersebut berpotensi membenamkan Indonesia ke dalam jebakan utang China.
Dengan prospek bisnis pengoperasian kereta cepat yang cenderung tidak menguntungkan dan biaya pengelolaan yang mahal, pinjaman sebesar itu dan dengan bunga sebesar 3,4%, jelas bisa menjadi bom waktu yang bakal merugikan Indonesia dan berpotensi menjadikan BUMN yang terlibat dalam proyek ini sebagai korbannya.
Bom waktu berupa potensi gagal bayar yang pada akhirnya hanya menyisakan dua pilihan pahit yakni di ballout oleh APBN atau BUMN akan kehilangan konsesinya atas proyek kereta cepat dan potensi bisnis ikutannya seperti pengembangan area potensial bisnis di sekitar stasiun.
“Jika tidak hati-hati, jebakan utang tersebut bahkan bisa berdampak lebih buruk pada BUMN antara lain kemungkinan privatisasi di masa depan karena risiko gagal bayar yang cukup besar,” ujar Amin kepada Kontan.co.id, Jumat (14/4).
Di sisi lain, lanjut Amin, keengganan China menurunkan bunga utang hingga dibawah 2% menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam proyek kereta cepat ini.
Amin menilai, China sudah pasti punya kalkulasi terkait risiko bisnis dan pengelolaan kereta cepat. China tetap menolak menurunkan bunga utang padahal pemerintah sudah menawarkan sejumlah proyek strategis.
Menurut Amin, pemerintah menjanjikan China bisa menggarap jalur kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah juga menjanjikan China bisa masuk ke berbagai proyek strategis. Seperti pelabuhan, pertambangan, dan proyek terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) karena agak terlambat membatalkan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, Amin menyoroti keinginan China yang meminta APBN menjadi jaminan utang proyek KCJB. Menurut Amin, langkah China tersebut menunjukkan risiko tinggi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama risiko gagal bayar utang maupun risiko kerugian akibat biaya operasional akibat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proyek maupun mahalnya biaya pengelolaan saat mulai beroperasi nanti.
“Jadi dari sisi hitungan bisnis sangat tidak menarik,” ucap Amin.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), M.Wahid Sutopo mengatakan, pihaknya belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah untuk melakukan penjaminan terkait proyek KCJB.
Wahid menuturkan, proses penugasan tentunya memerlukan waktu dan pembicaraan yang seksama dengan lender-nya, dan dalam proses tersebut tentunya akan dilakukan persiapan dengan baik.
“Sesuai dengan mandatnya, PT PII telah melaksanakan penjaminan pemerintah di berbagai (proyek) infrastruktur. Jadi bila PT PII akan ditugaskan untuk melaksanakan penjaminan KCJB, tentunya kami akan mempersiapkan dengan baik,” ujar Wahid.
Baca Juga: Ekonom Ini Ingatkan Risiko Jika APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
